jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, M.Si menilai insiden kebakaran maut di Gedung Terra Drone harus menjadi momentum reformasi total sistem keselamatan bangunan di Jakarta.
Pasalnya, tragedi kemarin yang telah menewaskan 22 orang itu,, bukan sekadar kelalaian teknis. Namun, cerminan dari lemahnya kontrol terhadap perubahan fungsi bangunan dan absennya audit keselamatan yang berkelanjutan.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Ruko Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang
“Ini bukan kecelakaan biasa. Ini alarm keras bahwa Jakarta masih jauh dari standar keselamatan kota besar. Banyak gedung yang beroperasi tanpa audit fungsi, tanpa jalur evakuasi memadai, dan tanpa pembaruan kelayakan. Sistem harus direformasi dari hulunya,” ujar Nabilah.
Legislator muda itu juga menyoroti maraknya praktik alih fungsi gedung tanpa evaluasi keselamatan yang seharusnya menjadi syarat mutlak.
BACA JUGA: Soal Tersangka Lain dalam Kebakaran Terra Drone? Kasatreskrim AKBP Roby Beri Respons Begini
Menurut Nabilah, bangunan yang awalnya untuk perkantoran bisa berubah menjadi hunian pekerja, ruang startup, hingga co-living.
Tetapi, dokumen dan audit standar keselamatan tidak ikut diperbarui.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di gedung Terra Drone. Banyak bangunan di Jakarta yang berubah fungsi secara masif tanpa ada mekanisme verifikasi keselamatan. Itu sangat berbahaya,” ungkapnya.
Temuan Fatal Jalur Evakuasi Tunggal
Kondisi Gedung Terra Drone yang hanya memiliki satu akses keluar menjadi sorotan utama. Nabilah menyebut temuan tersebut sebagai bentuk kegagalan pengawasan yang tidak boleh terulang.
“Bangunan dengan satu pintu keluar sama saja dengan menjebak orang di dalamnya ketika terjadi kebakaran. Itu bentuk kelalaian yang tidak bisa dimaafkan,” tegas Nabilah.
Perempuan kelahiran tanah betawi ini kemudian meminta kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta untuk beralih pada model pengawasan digital berbasis risiko.
“Inspeksi manual yang sporadis hari ini sudah tidak cukup. Jakarta butuh sistem real-time monitoring yang bisa mendeteksi potensi bahaya dan memastikan bangunan berfungsi sesuai aturan,” jelas Nabilah.
Nabilah menyebut jika sebuah kota membiarkan bangunan tanpa jalur evakuasi beroperasi, berarti ada yang sangat keliru dalam sistemnya.
“Tragedi ini harus menjadi titik balik. Keselamatan warga adalah fondasi utama Jakarta menuju kota global,” pungkas Nabilah.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
