Swasembada Pangan: Keberhasilan Nyata atau Sekedar Ilusi Statistik?

Pemerintah optimis bahwa Indonesia telah berada di jalur swasembada beras. Keyakinan itu diperkuat dengan proyeksi produksi beras nasional 2025 yang meningkat tajam berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA). Namun, di tengah euforia angka produksi, kejadian impor beras ilegal di Batam dan Aceh justru mengusik rasa percaya publik. Apakah kita benar-benar mandiri pangan, atau sekadar percaya pada angka yang belum sepenuhnya menggambarkan realitas?

Berdasarkan rilis angka sementara dari BPS hingga September 2025, produksi beras sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, meningkat sekitar 13,5% dibanding tahun sebelumnya. Utamanya, peningkatan tersebut terdorong oleh naiknya luas panen dan perbaikan produktivitas yang terekam melalui metode KSA.

Metode KSA sendiri dianggap sebagai lompatan besar dalam statistik pangan Indonesia. Alih-alih mengandalkan laporan administratif yang kerap bersifat subjektif, KSA menggabungkan pengamatan lapangan dengan citra satelit, sehingga data luas panen menjadi lebih objektif.

Setelah diberlakukan pada 2018, metode ini sempat mengoreksi produksi beras nasional yang selama bertahun-tahun ternyata dilaporkan lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dengan semakin matang kuadrat datanya, KSA menghadirkan optimisme baru bahwa Indonesia dapat meraih swasembada beras sesuai kemampuan riil produksi nasional.

Kenaikan produksi adalah hal yang patut disyukuri, tetapi swasembada tidak bisa hanya dilihat dari selisih antara angka produksi dan konsumsi. Kemandirian pangan membutuhkan tiga hal penting. Pertama, produksi yang benar-benar terjadi dan bersifat stabil, bukan sekadar naik pada periode tertentu.

Kedua, stok dan distribusi harus merata ke seluruh daerah agar tidak ada wilayah yang kekurangan, lalu terpaksa impor atau menjadi sasaran masuknya beras ilegal. Ketiga, data konsumsi harus mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang kini banyak makan di luar rumah atau memesan makanan lewat aplikasi, bukan hanya memasak di rumah.

Sayangnya, dua poin terakhir masih menjadi persoalan. Perhitungan kehilangan pascapanen masih mengacu pada asumsi lama yang jarang diperbarui. Data konsumsi rumah tangga pun belum sepenuhnya mencerminkan kebiasaan masyarakat modern. Akibatnya, klaim surplus produksi berpotensi hanya menjadi surplus di atas kertas; terlihat banyak dalam laporan, tetapi belum tentu terasa di pasar dan di meja makan masyarakat.

Indonesia tidak boleh hanya sibuk membanggakan produksi beras, tetapi juga harus membenahi fondasi data pangan secara menyeluruh. Program KSA memang menjadi langkah maju, tapi perubahan harus terus dilakukan dan menyentuh aspek lain, mulai dari pembaruan rutin data konsumsi dan pola makan masyarakat, revisi angka kehilangan hasil pascapanen, hingga penguatan cadangan dan distribusi beras antarwilayah.

Selain itu, pengawasan terhadap penyelundupan di kawasan perdagangan bebas perlu diperketat dan seluruh lembaga harus membuka data secara transparan, bukan hanya mengandalkan satu angka resmi semata. Sebab, swasembada bukan sekadar kalimat indah dalam pidato, melainkan sesuatu yang harus dirasakan petani lewat harga jual yang layak, dirasakan konsumen melalui harga yang stabil, dan diwujudkan melalui sistem distribusi serta regulasi yang benar-benar kuat di lapangan.