FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Untuk kebutuhan tersebut, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp51 triliun.
Dikatakan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal yang diterimanya dari Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu.
“Itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih,” kata AHY di Lapangan Tembak Djamsuri Markas Parako I Pasgat, kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dikutip Senin (15/12/2025).
AHY menegaskan, perbaikan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah pascabencana. Jalan dan jembatan dinilai sebagai urat nadi utama dalam proses pemulihan, terutama untuk mendukung distribusi bantuan serta mobilisasi alat berat ke lokasi terdampak.
“Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” kata AHY dikutip dari Antara.
Selain infrastruktur publik, pemerintah juga tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah warga akibat banjir dan longsor. Data sementara menunjukkan jumlah hunian terdampak cukup besar.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruara Sirait, tercatat sekitar 112.000 unit rumah mengalami kerusakan hingga hilang tersapu bencana.
“Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang,” ujar AHY.
Ia meminta kementerian teknis untuk melakukan pemetaan secara rinci terhadap tingkat kerusakan tersebut. Menurutnya, klasifikasi ini penting karena kebutuhan biaya perbaikan setiap kategori tentu berbeda.
AHY memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Upaya pemulihan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan adalah bersama TNI AD, melalui satuan tugas jembatan yang membangun sejumlah jembatan darurat di kawasan terdampak bencana.
“Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan,” kata AHY. (Wahyuni/Fajar)


.jpg)

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5443744/original/016540700_1765722139-1.jpg)