- Ulama Aceh meminta Gubernur dan bupati menyusun peta jalan pembangunan terintegrasi pascabencana dan merevisi anggaran daerah.
- Ulama mendesak Pemerintah Pusat serius mendukung penanganan bencana serta meminta penetapan Darurat Bencana Nasional.
- Rekomendasi lainnya mencakup transparansi bantuan, penegakan hukum perusak lingkungan, dan penguatan peran spiritual masjid.
Suara.com - Para ulama di Aceh sepakat meminta Gubernur Aceh H Muzakir Manaf (Mualem) bersama para bupati dan wali kota se-Aceh untuk menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi. Peta jalan tersebut diharapkan berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Selain itu, para ulama juga meminta pemerintah daerah merevisi anggaran agar menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan tanah longsor. Kepada Pemerintah Pusat, Ulama Aceh meminta adanya perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang yang objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana. Masyarakat Aceh juga diimbau untuk memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.
Sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, para ulama mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan masjid, baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana, melalui doa bersama, ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan guna menguatkan ketahanan spiritual masyarakat Aceh.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali menambahkan, rekomendasi tersebut berasal dari aspirasi berbagai tokoh masyarakat, khususnya kalangan intelektual dan non-politik, yang mendorong MPU Aceh menghimpun para ulama untuk bersama-sama menyuarakan sikap terkait penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh.
Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, juga secara khusus meminta Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional.
“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Faisal Ali di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan muzakarah tersebut dirangkai dengan samadiah dan doa bersama untuk para korban banjir dan tanah longsor di Aceh yang digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada Minggu. Menurutnya, penetapan status darurat bencana nasional dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Faisal Ali mengatakan para tokoh berharap ulama dapat bersatu memberikan masukan dan dorongan kepada Pemerintah Pusat agar lebih serius dan cepat merespons bencana yang terus terjadi di berbagai daerah.
Baca Juga: Kemenhut Selidiki Praktik 'Pencucian Kayu Ilegal' di Lokasi Banjir Sumatra Utara
Dalam kesempatan tersebut, Abu Sibreh menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh serta para kepala daerah yang dinilai telah bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana.
“Penyerahan kepada Pemerintah Pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang begitu besar tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah, sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Abu Sibreh.
