China akan mengoperasikan sepuluh pelabuhan besar di Provinsi Hainan, wilayah dengan sistem kepabeanan khusus. Peresmian pelabuhan ini sebagai upaya pemerintah China untuk menguatkan wilayah Hainan sebagai Free Trade Port (FTP) dan kawasan perdagangan bebas pajak yang berorientasi global.
Dilansir Reuters, Senin (15/12), sepuluh pelabuhan yang dikenal sebagai second-line ports tersebut akan mulai beroperasi seiring penerapan model pengawasan kepabeanan dua lapis.
Dalam skema tersebut, arus barang dari dan ke luar negeri akan mendapat akses lebih bebas melalui first line. Sementara pergerakan barang antara Hainan dan daratan utama China akan diatur melalui second line, dengan pengawasan yang disederhanakan namun tetap efektif.
Pemerintah China menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan memfasilitasi perdagangan lintas batas antara Hainan dan pasar global, sekaligus menjaga kontrol standar terhadap barang yang masuk ke wilayah pabean China. Pergerakan arus barang juga dipastikan lebih lancar dan bebas hambatan.
Dua pelabuhan utama, Xinhai dan Nangang, diperkirakan menangani sekitar 80 persen arus kargo dari Hainan ke daratan utama. Keduanya dirancang memiliki kapasitas lintasan hingga 1,72 juta truk per tahun, menjadikannya tulang punggung logistik Hainan.
Sejak uji coba operasional dimulai pada September lalu, seluruh truk yang keluar dari Hainan diwajibkan melalui lokasi pemeriksaan terpusat. Pemerintah juga menerapkan sistem reservasi penyeberangan laut, dengan tingkat pemesanan yang kini telah mencapai sekitar 90 persen.
Selain kesiapan pelabuhan, Hainan telah menyelesaikan putaran ketiga uji ketahanan pra-penutupan kepabeanan pada awal Desember. Koordinasi antara otoritas pelabuhan, bea cukai, dan aparat keamanan publik dilaporkan berjalan lancar. Sementara fasilitas, peralatan, dan sistem digital beroperasi secara stabil.
Penerapan penuh sistem kepabeanan khusus di seluruh pulau diyakini akan memperkuat daya tarik Hainan bagi investasi global. Pemerintah China menilai, kebijakan ini akan menarik lebih banyak modal, sumber daya strategis, serta talenta kelas dunia, sekaligus menjadi laboratorium reformasi ekonomi berstandar tinggi.
Di sisi pariwisata, kebijakan tersebut dinilai tidak menghambat mobilitas pengunjung. Wisatawan dari daratan utama China tetap dapat bepergian dengan mudah, sementara warga dari 86 negara masih menikmati fasilitas bebas visa ke Hainan.
Kawasan Bebas Pajak Hainan
Hainan dikenal dengan kawasan bebas pajak. Pemerintah China akan memperluas kebijakan tersebut untuk mendorong lebih banyak investasi masuk.
Hingga 1 November 2025, jumlah kategori barang bebas pajak meningkat dari 45 menjadi 47 kategori, termasuk perlengkapan hewan peliharaan, alat musik portabel, mikro-drone, dan peralatan rumah tangga kecil. Masyarakat di Hainan juga diperbolehkan membeli tanpa batas tahunan untuk 15 kategori barang yang dapat langsung dibawa pulang.
Dalam sektor perdagangan, proporsi produk bertarif nol persen di Hainan FTP melonjak dari 21 persen menjadi 74 persen. Jumlah barang bebas tarif meningkat dari sekitar 1.900 menjadi sekitar 6.600 item, mencakup hampir seluruh peralatan produksi dan bahan baku industri.
Penyederhanaan prosedur kepabeanan turut memperkuat posisi Hainan sebagai pusat perdagangan berbiaya rendah dan efisien. Dari sisi fiskal, nantinya pekerja dengan spesifikasi tinggi dan sangat dibutuhkan industri/perusahaan, mendapatkan keringanan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga15 persen.
Sementara itu, lebih dari 1.100 sektor industri prioritas, mulai dari biomedis, energi angin lepas pantai, hingga material ramah lingkungan, akan mendapat keringanan tarif PPh badan sebesar 15 persen.
Serangkaian insentif tersebut diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat peran Hainan dalam strategi pembangunan ekonomi China berbasis keterbukaan dan efisiensi.
