Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan sebanyak 2.000 rumah bagi korban bencana di Sumatera ditargetkan mulai dilakukan pekan ini.
Pembangunan hunian tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi.
Prabowo menegaskan pemerintah telah mengerahkan sumber daya negara secara besar-besaran untuk menangani dampak bencana Sumatera.
“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap ya,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (15/12).
Pemerintah, lanjut Prabowo, tengah menyiapkan pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama saat ini adalah penyediaan hunian bagi warga terdampak, baik hunian sementara maupun hunian tetap.
Ia menyampaikan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang menyebut pembangunan rumah dapat segera dimulai dalam waktu dekat dan berpotensi langsung difungsikan sebagai rumah permanen.
Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait tidak terhambat persoalan lahan. Ia menegaskan pemanfaatan lahan milik negara harus diutamakan agar pembangunan tidak tertunda.
“Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melaporkan perkembangan terbaru penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana kepada Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar memastikan telah terkumpul komitmen pembangunan sebanyak 2.600 unit rumah yang pendanaannya bersumber dari non-APBN.
Maruarar merinci, jumlah tersebut bergerak dinamis dan terus bertambah dalam waktu singkat. Dari laporan awal sebanyak 2.000 unit, terdapat penambahan 500 unit pada malam sebelumnya dan 100 unit pada pagi hari tadi, sehingga total mencapai 2.600 unit yang siap dieksekusi bulan ini.
Demi merealisasikan target groundbreaking atau mulai bangun pada pekan ini, Maruarar meminta arahan Prabowo untuk segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian.
Koordinasi ini dinilai krusial untuk membereskan aspek legalitas tanah bersama Kementerian Hukum, serta dukungan infrastruktur dari Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan BNPB.
"Mohon kalau boleh arahan, sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali supaya ada dari Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan. Minggu ini sudah mulai membangun," tegas Maruarar.
Gelontorkan Anggaran
Dari sisi pendanaan, Prabowo memastikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan dalam APBN.
Ia menilai kebijakan efisiensi justru memperkuat kapasitas fiskal negara dalam merespons bencana, meski sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pihak.
Selain anggaran pusat, pemerintah juga menggelontorkan dana langsung ke daerah terdampak agar penanganan darurat dapat segera dilakukan. Gubernur serta bupati dan wali kota menerima dana operasional di luar anggaran pemulihan.
“Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar,” kata Prabowo.
Ia menegaskan dana tersebut telah diterima seluruh daerah hanya dalam tiga hari setelah instruksi diberikan, sehingga pemerintah daerah bisa segera mengambil tindakan cepat di lapangan.
Di lapangan, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, didukung puluhan helikopter serta belasan pesawat yang beroperasi setiap hari. Ribuan alat berat, truk air bersih, hingga fasilitas sanitasi darurat turut dikirim untuk mendukung penanganan bencana.
Pemulihan infrastruktur terus dilakukan, termasuk pembangunan jembatan darurat dan pembukaan akses jalan. Meski sebagian wilayah masih terisolasi akibat kondisi alam, Prabowo menyebut pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan keselamatan warga dan petugas.
