Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan mulai 1 Januari 2026. Kepastian tersebut didasarkan pada lonjakan produksi beras nasional serta penguatan stok pangan yang disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Amran menyampaikan produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan target awal pemerintah. Kenaikan produksi itu, menurutnya, tercatat secara resmi dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi fondasi utama menuju swasembada pangan dalam waktu singkat.
“Produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun, meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insyaallah, 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari,” kata Amran dalam Sidang Kabinet, Senin (15/12).
Selain produksi, Amran juga menyoroti penguatan stok beras nasional. Ia menyebut stok beras hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Angka ini melampaui capaian stok pada 1984, saat Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
“Ini stok kita mulai tahun 69 sampai 2025. Stok kita tertinggi, insyaallah di akhir tahun 3,7 juta ton. Dulu pernah '84 mencapai stok kita 3 juta ton di saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO. Dan penduduk saat itu hanya 161 juta, sekarang 286 juta, stok kita 3,7 juta sampai akhir tahun,” ujarnya.
Di hadapan Presiden dan jajaran kabinet, Amran juga melaporkan kesiapan pemerintah dalam menjamin pasokan pangan untuk daerah terdampak bencana. Hingga saat ini, Kementerian Pertanian telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke wilayah terdampak dan menyiapkan cadangan jauh di atas kebutuhan.
“Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi, pangan tidak ada masalah, Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Amran.
Selain beras, bantuan pangan juga mencakup minyak goreng serta dukungan logistik dari kementerian lain dan mitra swasta. Bantuan tersebut disalurkan melalui jalur laut dengan pengiriman kapal ke wilayah terdampak bencana.
“Kemudian ada dua bantuan: bantuan dari pemerintah, total kurang lebih 1 triliun nilai beras dan minyak goreng, ada 6.000 ton. Kemudian bantuan dari teman-teman Kementerian dan mitra itu ada nilainya Rp 75 miliar,” ujarnya.
Amran menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan sektor pertanian pascabencana. Tercatat sekitar 70.000 hektare sawah mengalami kerusakan dan akan mulai ditangani pada awal 2026.
“Kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektare. Insyaallah, kami bisa tangani, mulai bekerja di Januari,” katanya.
Di sisi kesejahteraan, Amran menyebut kondisi petani menunjukkan perbaikan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah, disertai lonjakan pendapatan petani, khususnya dari sektor padi.
“Nilai Tukar Petani 124,36 persen dari target 110 dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja, pendapatan petani Rp 120 triliun,” ujar Amran.
Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari ekspor yang tumbuh pesat. Hingga Agustus, ekspor pertanian meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan diperkirakan terus naik hingga akhir tahun.
“Ekspor pertanian kita sampai Agustus 42 persen dibanding tahun lalu. Kemudian perkiraan sampai Desember 33 persen sampai 35 persen kenaikan dibanding tahun lalu,” katanya.
Amran turut melaporkan hasil revitalisasi kebijakan pupuk yang telah berjalan dalam dua bulan terakhir. Kebijakan tersebut meningkatkan volume pupuk sekaligus menurunkan harga tanpa menambah beban anggaran negara.
“Pupuk kita volumenya bertambah 700.000 ton, harganya turun 20 persen hasil revitalisasi. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah berjalan 2 bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan capaian tersebut hanya melalui perubahan regulasi, tanpa penambahan anggaran baru. Menurutnya, hal ini menunjukkan efektivitas reformasi kebijakan di sektor pertanian.
Di tingkat global, Amran menyebut kebijakan Indonesia yang kini tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia. Kondisi ini turut mengantarkan Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari FAO.
“Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia. Karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan USD 650 per ton, sekarang 340, turun 42 persen. Karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42 persen,” kata Amran.
