PERINGATAN Hari Nusantara merupakan momentum penting untuk meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus memperkuat peran akademisi dalam isu kemaritiman nasional.
"Karena itu, menjaga laut tidak hanya berkaitan dengan batas dan kedaulatan, tetapi juga ilmu pengetahuan, diplomasi, keadilan sosial, serta masa depan generasi mendatang," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) Prof Eddy Pratomo pada seminar nasional Nusantara bertema Dari Unclos 1982 Hingga Ekonomi Biru: Menyoroti Arah Baru Kebijakan Maritim, di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut dia, ekonomi biru bukan hanya strategi pertumbuhan, melainkan cara bangsa memuliakan laut sebagai anugerah, menjaganya sebagai amanah, dan memanfaatkannya dengan bijaksana.
"Kami berharap seminar nasional ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tapi juga meneguhkan kembali makna strategis laut Indonesia bagi masa depan bangsa," ucapnya.
Rektor UP Prof Adnan Hamid menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan maritim nasional yang berbasis hukum, riset, dan kerja sama lintas sektor.
Seminar nasional ini turut menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno sebagai keynote speaker yang disampaikan secara daring. Pada paparannya, ia menjelaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan Unclos 1982, peran diplomasi maritim, serta tantangan dan peluang menuju ekonomi biru yang berkeadilan. Rangkaian acara diisi dengan dua sesi panel diskusi yang menghadirkan akademisi dan praktisi pada bidang kelautan dari berbagai institusi.
Mereka antara lain Guru Besar Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Sobar Sutisna, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran A Gusman Siswandi, Agustin Murbaningsih (Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP), I Made Andi Arsana (Dosen Fakultas Teknik UGM), Gulardi Nurbintoro (Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri), serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nanik Trihastuti.
Mereka membahas isu-isu kedaulatan wilayah laut, pengelolaan kelautan, serta dinamika hukum laut internasional dalam perspektif strategis dan multidisipliner.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nanik Trihastuti menyatakan untuk menjalankan ekonomi biru atau ekonomi maritim yang ideal antara lain diperlukan tata kelola yang baik, kebijakan yang tepat, investasi secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. "Masyarakat pesisir perlu diajak berdialog dalam mengembangkan ekonomi biru sehingga bisa berdampak pada perbaikan kehidupan masyarakat," papar Nanik.
Seperti diketahui, Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember menegaskan makna dan semangat Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) yang meneguhkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan menempatkan laut di antara dan di dalam kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Konsep ini kemudian menemukan legitimasi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 sebagai suatu tonggak hukum laut modern yang mengatur rezim negara kepulauan, laut lepas, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, perlindungan terhadap lingkungan di wilayah laut, riset ilmiah, hingga penyelesaian sengketa. (H-2)
