Airlangga Ungkap Prabowo-Trump Teken Kesepakatan Dagang RI-AS Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penyelesaian proses aspek legalitas (legal drafting) kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) pada Desember ini. Kesepakatan tersebut ditargetkan akan ditandatangani langsung dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dirinya akan bertolak ke AS lusa untuk mengawal finalisasi dokumen tersebut. Dia memastikan tim delegasi teknis Indonesia saat ini sudah berada di Washington D.C. dan telah memulai pembicaraan dengan pihak AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa [Rabu, 17 Desember 2025] ke sana," ujar Airlangga kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Terkait momentum penandatanganan, Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan terbang ke AS pada tahun ini. Pertemuan tingkat tinggi antara kedua kepala negara untuk meresmikan kerja sama ini akan diatur secara khusus setelah seluruh pembahasan teknis rampung.

Saat dikonfirmasi apakah penandatanganan kesepakatan akan dilakukan langsung oleh kedua pemimpin negara pada tahun depan, Airlangga memberikan sinyal positif. "Yang lain seperti itu [ditandatangani pemimpin negara]. Kita tunggu. Kemungkinan tahun depan," ungkapnya.

Dalam kunjungan kerjanya nanti, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan United States Trade Representative (USTR). Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah komoditas kelapa sawit yang masuk dalam kerangka pembahasan bilateral, terpisah dari executive orders yang mengatur pengecualian tarif untuk komoditas lain, seperti kakao.

Airlangga menekankan bahwa negosiasi utama sebenarnya telah mencapai tahap final. Fokus saat ini adalah penyelesaian legal drafting agar pengecualian tarif (tarif preferensi) dapat segera berlaku. Pemerintah menargetkan tarif nol persen untuk komoditas-komoditas unggulan Indonesia yang masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

"Kan sudah final perundingannya, pengecualian itu targetnya [tarif] nol. Khusus kelapa sawit masuk ke bilateral, ini yang akan dibahas," jelas politisi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan bahwa daftar komoditas yang akan mendapatkan fasilitas pengecualian tarif sudah dipertukarkan antara kedua negara dan tidak ada penambahan kriteria baru dari pihak AS. Pemberlakuan tarif baru ini akan efektif segera setelah dokumen ditandatangani oleh kedua kepala negara.

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim. “Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Pada pengumuman Juli lalu, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, AS akan membatalkan rencana kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19% dari sebelumnya 32%.