JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin (15/12/2025).
“Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku kepala daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15–20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Budi belum menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut. “Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara,” ucapnya.
Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt. Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin (15/12). Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.
Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.
“Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt. Gubernur Riau,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
