Presiden Prabowo Subianto bicara ada desakan yang meminta Bencana Sumatera untuk dijadikan Bencana Nasional. Korban meninggal di Sumbar, Sumut, dan Aceh sejauh ini sudah lebih dari 1.000 orang.
Awalnya, Prabowo bercerita banyak kepala negara lain yang ingin memberikan bantuan untuk Sumatera.
"Saya ditelepon banyak kepala negara ingin berikan bantuan, saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
Kata Prabowo, saat ini situasinya terkendali. Ia akan memonitor terus proses rehabilitasi.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan Bencana Nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus," katanya.
"Dan kita sudah merencanakan segera kita akan bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi Konstruksi, kita ingin membangun huntara dan hunian tetap," sambung dia.
Kata dia, pekan depan pemerintah sudah akan membangun ribuan rumah di 3 provinsi terdampak banjir dan longsor.
Prabowo Ingatkan Pejabat Tak Budayakan Wisata Bencana: Jangan Hanya Foto-foto
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk tidak foto-foto di lokasi bencana Sumatera. Jangan sampai ada kesan, pejabat sedang 'wisata bencana'.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12).
"Jangan pejabat-pejabat, tokoh, datang ke daerah bencana, foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan,: kata Prabowo.
Ia mengingatkan, semua harus membantu. Harus ada solusi yang ditawarkan ke masyarakat yang menderita.
"Kalau datang bener bener harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Kalau ada unsur pimpinan dateng yang punya tugas dan portofolio ke situ," katanya.
Prabowo menambahkan, misal, ada kesusahan air, pejabat harus langsung bergerak. Jangan hanya menonton.
Prabowo Sentil Bupati Aceh Selatan: Kurang Loyal kepada Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan yang umrah saat banjir melanda. Mirwan saat ini sudah disanksi, diberhentikan sementara selama 3 bulan.
Awalnya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu penuh warga saat bencana melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Saya bersyukur punya saudara yang bekerja keras sehingga rakyat berterima kasih ke saya. Tapi saya anggap terima kasih itu untuk tim, pemerintah pusat, pemda, kecuali di sana di sini, ada bupati yang satu orang yang menurut saya kurang loyal kepada rakyat," kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12).
Mirwan meninggalkan warganya untuk umrah pada 28 November. Padahal Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga sudah melarangnya.
Prabowo: Ada Pihak saat Bencana Tonjolkan Kebohongan, Sebut Pemerintah Tak Hadir
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah dan jajarannya akan selalu hadir dan bergerak cepat untuk menanggulangi bencana di Sumatera. Tak ada yang berleha-leha.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12).
"Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal awal saya merasa saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu ada pengarahan detail, kalian langsung bergerak," tuturnya.
Namun di sisi lain, Prabowo mengingatkan masih ada pihak-pihak yang mewacanakan sesuatu yang tidak tepat. Mereka yang punya motivasi politik di situasi penderitaan rakyat.
"Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan karena justru saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama yang punya motivasi politik," tegas dia.
"Atau bahkan terus terang saja saya melihat ada mungkin pihak kekuatan kekuatan luar, yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia. Tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap," sambungnya.
Prabowo Singgung Ada Elite yang Cari Kambing Hitam Saat Bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak-pihak yang justru cenderung bersikap menyalahkan situasi bencana yang terjadi di Sumatera. Mereka seperti mencari kambing hitam.
“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Senin (15/12).
Prabowo menyampaikan, dalam keadaan seperti ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari kesalahan. Ia menilai, saat ini seluruh pihak harus bahu membahu dalam membantu masyarakat.
“Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik,” kata Prabowo.
Prabowo ke Raja Juli: Jangan Ragu Tindak Perusahaan Langgar Aturan soal Hutan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak ragu menindak perusahaan nakal yang melanggar izin soal perhutanan. Sejauh ini, secara nasional, sudah ada 22 perusahaan melanggar, termasuk yang memicu bencana Sumatera.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Raja Juli di Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12).
"Sebagaimana yang kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit, semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak, dilihat seberapa besar pelanggaran, dan itu dicabut," kata Prabowo.
Dalam paparannya, Raja Juli menyebut 22 perusahaan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai "nakal" dan merusak lingkungan.
"Yang sudah tercabut itu kemarin 22 ya? Jangan ragu-ragu, kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke KL lain, ke Polri atau ke TNI, atau ke KL lain," kata Prabowo.
"Siapa yang melanggar, kita tindak, kita cabut," tegas Prabowo.
Prabowo: Tidak Boleh Ada Korporasi yang Mengalahkan Negara
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak boleh ada korporasi yang bertindak mengalahkan negara. Menurut dia, hal itu telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Dalam ayat 1 pasal tersebut berbunyi:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Sehingga, Prabowo menilai, korporasi yang ada perlu tetap tunduk pada negara.
"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Ayat 2:
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3:
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat 4:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat 5:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
"Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rombak. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33," tegas Prabowo.
