Belajar dari Bencana Sumatera, KDM Peringatkan Ancaman Lereng Gundul Pangalengan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan penanaman tanaman komoditas teh dan kekayuan di Kebun Malabar Afdeling Kertamanah PTPN I Regional 2, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan saat ini bukan sekadar bersifat simbolis, melainkan pernyataan komitmen bersama untuk menjaga konservasi lingkungan di Jabar.

“Sebenarnya ini bukan simbolis penanamannya ya, kalau nanam kan sudah ada petani, tapi yang paling utama hari ini menyatakan komitmen bahwa Pemda Jabar, Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, jajaran perkebunan, dan Perhutani memiliki komitmen untuk menjaga konservasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, Jabar harus belajar dari bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera yang dipicu kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Ia menilai kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan situasi di Jabar saat ini.

Ia menjelaskan, banyak gunung dan lereng yang sebelumnya hijau kini berubah fungsi menjadi lahan pertanian sayuran seperti kentang. Akibatnya, sungai mengalami sedimentasi, aliran air menjadi tidak terkendali, hingga memicu banjir, pohon tumbang, dan kerusakan infrastruktur.

Dedi menekankan, penanaman yang dilakukan oleh PTPN dan Dinas Perkebunan Provinsi Jabar tidak boleh berhenti di satu lokasi saja, tetapi harus diikuti perubahan pola pengelolaan lereng secara menyeluruh tanpa merugikan masyarakat.

Ia memastikan masyarakat yang selama ini bekerja sebagai buruh tani tetap diberdayakan. Warga akan dilibatkan dalam kegiatan penanaman pohon, sayuran, dan tanaman keras sebagai bagian dari upaya konservasi sekaligus pemberdayaan ekonomi.

“Warga enggak boleh dirugikan. Mereka nanti bekerja untuk melakukan penanaman pohon, penanaman sayuran, penanaman tanaman keras,” tegasnya.

Dedi pun mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus perusakan kebun teh milik PTPN di wilayah Pangalengan.

“Itu kewenangan Polda dan kewenangan Polresta Bandung. Tetapi saya harapkan jangan hanya berhenti sampai pada kuli. Siapa aktor utama yang sebenarnya harus terjangkau, tapi semuanya tergantung alat bukti,” kata Dedi.

Ia menambahkan, pengamanan di lokasi kebun teh saat ini telah diperkuat dengan pendirian pos pengamanan.

Sebelumnya, Polresta Bandung membongkar praktik perusakan kebun teh PTPN di Pangalengan yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kepolisian menetapkan enam orang sebagai tersangka, mulai dari donatur, mandor, hingga pekerja lapangan

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu secara terbuka mengkritik pengelolaan lahan perkebunan oleh PTPN I Regional 2 yang dinilainya menjadi pangkal persoalan kerusakan lingkungan di kawasan Bandung.

Ia menegaskan, keberanian masyarakat menggarap kawasan hutan dan perkebunan tidak muncul tiba-tiba, melainkan dipicu kebijakan PTPN yang sejak awal menyewakan lahan.

“Ini saya jujur saja. Penyebab rakyat berani itu karena PTPN-nya salah sejak awal. Karena tanah PTPN disewa-sewakan, rakyat jadi berani,” kata Dedi dalam dialog di lokasi penanaman kembali kawasan perkebunan.

Menurut Dedi, praktik tersebut berujung alih fungsi lahan besar-besaran, terutama dari tanaman tahunan ke tanaman sayuran. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya banjir di Bandung akibat hilangnya tutupan vegetasi dan daya serap tanah.

Dedi menyoroti keberadaan bangunan semi permanen dan garapan sayuran di kawasan bawah yang seharusnya menjadi area lindung.

“Saya enggak mau lagi di bawah itu ada bangunan-bangunan rucuk-rucuk, ada sayuran naik ke atas,” tegasnya.

Ia juga mengkritik sikap PTPN yang dinilainya lalai di awal, namun meminta bantuan setelah terjadi konflik dan perusakan.

“Awalnya kelakuan PTPN juga. Setelah diserang rakyat, baru nangis-nangis enggak ada yang bantu. Ini harus dibenerin,” ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi menegaskan tidak berpihak pada siapa pun dalam konflik penguasaan lahan. Fokus utama Pemprov Jabar, menurutnya, adalah menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Regional Head PTPN I Regional 2 Desmanto mengungkapkan total luas lahan PTPN di wilayahnya mencapai hampir 6.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 hektare telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran.

“Alih fungsi ini menyebabkan run off tinggi dan pendangkalan sungai. Dampaknya besar terhadap potensi bencana. Kalau sudah terjadi bencana, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan pemulihan sekarang,” kata Desmanto.

Ia menjelaskan, dari 1.500 hektare lahan yang beralih fungsi tersebut, sebagian besar merupakan garapan murni tanpa kerja sama resmi. Kerja sama legal hanya sekitar 40 hektare dan kini telah dihentikan.

“Seluruh kerja sama sudah kami hentikan. Semua lahan dikembalikan ke tanaman perkebunan seperti teh dan kopi yang bersifat tahunan agar fungsi konservasi bisa pulih seperti semula,” pungkasnya.