Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau agar Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 menjadi rujukan kepala daerah di wilayah Papua dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Tito mengatakan kehadiran RAPPP telah membuka ruang untuk masukan dari kepala daerah terkait langkah percepatan pembangunan Papua.
"Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback. Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru," kata Mendagri pada acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa.
Tito menjelaskan masukan dari kepala daerah tersebut penting mengingat tidak sedikit di antara mereka merupakan pejabat yang baru dilantik. Sementara itu, penyusunan dokumen RAPPP sebelumnya melibatkan pejabat lama, sehingga perlu kembali menghimpun masukan.
"Kita tidak ingin program ini [menjadi] program desain yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing," ujarnya.
Karena itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman mengenai poin-poin penting RAPPP kepada para kepala daerah se-Papua. Dengan demikian, kepala daerah dapat memberikan berbagai masukan terhadap dokumen tersebut.
Baca juga: Mendagri: Sinkronisasi pusat dan daerah percepat pembangunan Papua
Di sisi lain, Mendagri mengapresiasi peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Upaya percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tim yang telah bekerja keras menyusun grand design ini," kata Tito.
Dokumen ini juga akan menjadi rujukan bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pembangunan.
"Karena itu, Bapak Presiden menginginkan ada satu instrumen beliau untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas program itu jalan (atau) tidak di lapangan," kata Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua.
Mendagri juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, salah satunya melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.
Baca juga: Mendagri-Komite I DPD mulai bahas percepatan pembangunan Papua
Baca juga: Prabowo minta pembangunan Papua dipercepat di segala bidang
Tito mengatakan kehadiran RAPPP telah membuka ruang untuk masukan dari kepala daerah terkait langkah percepatan pembangunan Papua.
"Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback. Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru," kata Mendagri pada acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa.
Tito menjelaskan masukan dari kepala daerah tersebut penting mengingat tidak sedikit di antara mereka merupakan pejabat yang baru dilantik. Sementara itu, penyusunan dokumen RAPPP sebelumnya melibatkan pejabat lama, sehingga perlu kembali menghimpun masukan.
"Kita tidak ingin program ini [menjadi] program desain yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing," ujarnya.
Karena itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman mengenai poin-poin penting RAPPP kepada para kepala daerah se-Papua. Dengan demikian, kepala daerah dapat memberikan berbagai masukan terhadap dokumen tersebut.
Baca juga: Mendagri: Sinkronisasi pusat dan daerah percepat pembangunan Papua
Di sisi lain, Mendagri mengapresiasi peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Upaya percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tim yang telah bekerja keras menyusun grand design ini," kata Tito.
Dokumen ini juga akan menjadi rujukan bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pembangunan.
"Karena itu, Bapak Presiden menginginkan ada satu instrumen beliau untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas program itu jalan (atau) tidak di lapangan," kata Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua.
Mendagri juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, salah satunya melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.
Baca juga: Mendagri-Komite I DPD mulai bahas percepatan pembangunan Papua
Baca juga: Prabowo minta pembangunan Papua dipercepat di segala bidang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5427357/original/030775000_1764383040-Persija_vs_PSIM-58.jpg)
