Progam Cek Kesehatan Gratis Jangkau Mayoritas Warga Kepulauan di Sulsel

PANGKAJENE, KOMPAS – Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau hampir 85 persen penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Sulawesi Selatan. Kunci capaian ini adalah tenaga kesehatan yang proaktif mendatangi masyarakat. Daerah kepulauan lain di Indonesia diharapkan bisa mengikuti langkah ini.

Untuk menjangkau masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menerapkan sejumlah strategi seperti sistem "jemput bola" pelayanan yang didukung tenaga kesehatan dan sistem monitoring yang ketat.

Selain strategi “Pangkep Sijagai” atau Siap Jemput Rawat Antar Jaga dan Peduli, Pemkab Pangkep melakukan inovasi layanan dengan Perahu Sehat Pulau Bahagia, layanan kesehatan keliling dengan perahu mendatangi langsung masyarakat di pulau-pulau.

Upaya tersebut membawa Provinsi Sulawesi Selatan meraih Penghargaan Terbaik ke II Tingkat Nasional di Wilayah II Indonesia untuk kategori Jumlah Kehadiran Peserta CKG, sebesar 95,45 persen. Per 15 Desember 2025, sebanyak 1.983.883 orang mendapat layanan CKG di Pangkep.

Kabupaten Pangkep juga menjadi daerah Terbaik Ke II Tingkat Nasional tingkat kabupaten untuk kategori Jumlah Kehadiran Terbanyak dan Capaian CKG Tertinggi, sebesar 84 persen. Penghargaan Bidang Kesehatan Primer dan komunitas diberikan Kementerian Kesehatan pada 14 Desember 2025 lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Selasa (16/12/2025) siang, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

“Pangkep ini adalah pelopor di kepulauan. Daerah-daerah kepulauan, daerah susah. Tapi mereka berhasil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang cakupannya 85 persen dari jumlah populasi. Ini, kan, luar biasa,” kata Dante.

Dante mengapresiasi capaian Pankep dalam CKG. “Kenapa, kok, bisa berhasil seperti itu? Karena mereka tidak menunggu cek kesehatan gratis itu duduk di Puskesmas. Tapi, mereka justru datang ke pulau-pulau, datang ke daerah-daerah, bekerja sama dengan desa,” tambah Dante.

Langkah petugas kesehatan yang proaktif mendatangi pulau-pulau menjadi kunci keberhasilan CKG di Pangkep. Selain itu, Pemkab Pangkep juga mengalokasikan 29 persen dari APBD untuk kesehatan, jauh di atas kewajiban anggaran sebesar 5 persen.

Sebagai bentuk penghargaan, Kemenkes akan mengucurkan dana mencapai Rp 44,9 miliar untuk melengkapi fasilitas kesehatan di Pangkep. Sebanyak, Rp 31,9 miliar di antaranya dianggarkan khusus untuk melengkapi peralatan di rumah sakit kabupaten seperti kateterisasi, USG, mamografi, dan CT Scan. Sekitar Rp 12 miliar dialokasikan untuk 23 Puskesmas di seluruh kabupaten. Di luar itu, ada juga tambahan dana sebesar Rp 11 miliar.

“Saya yakin seratus persen kalau kabupaten ini kita berikan fasilitas yang memadai dan lengkap, mereka pasti akan menggunakannya dengan maksimal. Karena sudah terbukti, tanpa bantuan alat sedikit pun, mereka sudah bisa memberikan contoh untuk kabupaten-kabupaten lainnya,” kata Dante.

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di daerah kepulauan seperti Pangkep yang masuk Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), menurut Dante, Kemenkes akan memberikan prioritas insentif dari pusat.

Bagi dokter spesialis yang bersedia praktik di Pangkep akan menerima insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 30 juta. Angka tersebut belum termasuk insentif daerah (yang bisa mencapai Rp 10 juta) dan pendapatan dari BPJS Kesehatan.

“Jadi, kalau dokter spesialis, saya kira kalau mau ke Pangkep ini, paling enggak mereka bisa take home pay sekitar Rp 50 juta,” ujar Dante.

Langkah petugas kesehatan yang proaktif mendatangi pulau-pulau menjadi kunci keberhasilan CKG di Pangkep.

Selain itu, Kemenkes akan memberikan pelatihan khusus penggunaan alat diagnostik kepada dokter umum. Misalnya, pelatihan pemeriksaan USG payudara akan diprioritaskan. Pelatihan ini penting mengingat kanker payudara adalah salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker bagi perempuan di Indonesia.

Pelatihan juga difokuskan pada penanganan penyakit kronis yang banyak ditemukan melalui CKG, seperti diabetes. Untuk itu, Kemenkes akan memberikan pelatihan diabetes dari tingkat dasar hingga lanjut kepada dokter umum mengingat diabetes adalah salah satu dari 144 penyakit yang harus diselesaikan di tingkat puskesmas.

Dengan capaian yang bagus, Dante berharap Kabupaten Pangkep menjadi "role model" bagi daerah kepulauan lain yang menghadapi kesulitan serupa dalam menyediakan layanan kesehatan.

Secara nasional, Kemenkes mencatat bahwa cakupan CKG kini mencapai 66 juta orang. Hingga akhir tahun, ditargetkan mencapai Rp 70 juta orang yang diperiksa kesehatannya secara gratis di seluruh Indonesia.

Bupati Pangkep Yusran Lalogau menegaskan, pihaknya berkomitmen melaksanakan program CKG dengan dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tenaga kesehatan dibantu oleh Babinsa, Babinkamtibmas, serta pemerintah desa/kelurahan untuk mendatangkan masyarakat ikut kegiatan CKG.

Program CKG dinilai sangat bermanfaat karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara langsung, terutama bagi mereka yang tidak menyadari penyakitnya.