Mojokerto (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Mojokerto seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang harus diupayakan secara bersama-sama. Menurut Ning Ita (sapaan akrab, red), pengendalian inflasi bukan semata mandat pemerintah pusat, melainkan bentuk nyata pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pengendalian inflasi itu memang merupakan hal yang strategis yang harus kita upayakan dan ikhtiarkan bersama-sama. Tidak hanya karena ini sebuah mandatori, tetapi memang wujud ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan harga yang terkendali, pemerintah daerah dapat menjaga perekonomian tetap stabil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara positif.
Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto secara konsisten menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Mojokerto telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh 18 kelurahan yang bersinergi dengan Bulog dalam pendistribusian sembako. Selain itu, sejak periode pertama kepemimpinannya, Pemkot juga membentuk 18 TPID Peracangan.
“TPID Peracangan sebagai pengecer bahan pokok, total terdapat 36 titik intervensi harga di tingkat kelurahan. Ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu, kami langsung melakukan intervensi. Dengan sinergi bersama Bulog dan koperasi masyarakat, harga bisa dipastikan tetap terjangkau,” jelasnya.
Dari sisi ketersediaan pasokan, Ning Ita memastikan stok bahan pangan di Kota Mojokerto dalam kondisi aman dan mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, untuk kelancaran distribusi, meski Kota Mojokerto bukan daerah produsen, Pemkot Mojokerto menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kita juga memberikan subsidi transportasi dari APBD untuk menekan harga jual di pasaran. Kami mensubsidi ongkos transportasi agar harga jual komoditas yang sempat naik bisa kembali turun di bawah harga pasar. Program ini sudah berjalan dua tahun dan akan berlanjut memasuki tahun ketiga pada 2026,” imbuhnya.
Terkait komunikasi yang efektif, Pemkot Mojokerto secara aktif berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, dan TPID, termasuk dalam pengaturan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah agar tepat sasaran. Koordinasi lintas wilayah juga dilakukan untuk mencegah terjadinya deflasi akibat distribusi yang tidak seimbang.
Menjelang Nataru, Pemkot Mojokerto bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bulog akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan sebagai agenda rutin untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Semua kita sinergikan bersama-sama agar Kota Mojokerto tetap aman, inflasi terkendali, dan ketahanan pangan terjaga. Ini adalah bentuk pelayanan dan kontribusi terbaik kami untuk masyarakat Kota Mojokerto tercinta,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kabupaten Sampang serta peluncuran Sistem Informasi JELITA (Jejal Langkah Pengendalian Inflasi Kota Mojokerto bersama Ning Ita) sebagai inovasi digital dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. [tin/kun]
