Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (16/12).
Pertemuan tersebut membahas penguatan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam audiensi itu, Agus Jabo menegaskan komitmen Kemensos dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029 serta menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dieksekusi secara konkret melalui program yang tepat sasaran dan berdampak langsung.
Agus Jabo menjelaskan, saat ini Kemensos fokus pada tiga mandat utama. Pertama, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) agar seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Kedua, penguatan program Sekolah Rakyat. Ketiga, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan.
“Skema Kemensos sendiri di dalam program pengentasan kemiskinan itu dua. Satu, menggunakan jalur graduasi yang dilakukan pendamping PKH. Pak Menteri perintahkan di 2026 itu 400 ribu KPM (graduasi), satu pendamping PKH ditargetkan oleh Pak Menteri minimal 10 KPM tergraduasi. Kedua, (melalui) kampung berdaya Kemensos, kemudian Kemensos bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain,” jelas Agus Jabo.
Ia menjelaskan program Kampung Berdaya Kemensos dimulai di sembilan desa, meliputi Pesodongan (Wonosobo), Kalisalak (Banyumas), Gambuhan (Pemalang), Wlahar (Brebes), Dimoro (Grobogan), Purwosari (Magelang), Ngesrepbalong (Kendal), Peniron (Kebumen), dan Kepuhsari (Wonogiri).
“Dari 9 desa yang kita berdayakan dengan nama Kampung Berdaya Kemensos, kita menggraduasi 300 KPM PKH. Jadi betul-betul konkret, mereka naik kelas dan berani keluar dari bansos dan PKH. Artinya yang kita kerjakan dengan pengalaman setahun kemarin itu efektif,” kata Agus Jabo.
Program pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan potensi lokal. Di daerah wisata, Kemensos mendorong penguatan sektor pariwisata. Di wilayah lain, Kemensos bekerja sama dengan mitra swasta dalam pengembangan produk unggulan. Di Desa Kalisalak Banyumas, misalnya, Kemensos bekerja sama dengan PT MAP mengembangkan kerajinan dari enceng gondok yang kini telah menembus pasar ekspor.
“Kita udah ekspor ke Amerika, ini mau ekspor kedua. Artinya masyarakatnya senang, tadinya mereka tidak pegang duit dengan adanya kegiatan ekonomi itu mereka pegang duit. Akhirnya bapak-bapaknya yang siang kerja di sawah, malamnya Ikut membantu bikin keranjang,” kata Agus Jabo.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih melaporkan, hasil serupa. Di Bogor, ratusan KPM telah keluar dari program bantuan setelah mendapatkan intervensi pemberdayaan.
“Di Bogor kemarin saya mendapatkan laporan, 113 KPM PKH sudah keluar dari bansos. Bogor ini kemarin baru kita intervensi untuk program pemberdayaan. Melalui mekanisme off-taker itu yang paling mudah. Artinya semua produknya langsung dibeli oleh perusahaan,” kata Mira.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, bantuan pemerintah tidak selalu identik dengan bansos.
“Ini yang harus ditekankan bahwa sebenarnya mereka dapet bantuan, tetapi istilahnya naik kelas. Tidak dapet bansos lagi, tetapi dia diberdayakan,” jelas Maliki.
Hadir dalam audiensi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Tirta Sutedjo, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas Dinar Dana Kharisma dan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos I Ketut Supena.
Di akhir pertemuan Agus Jabo memberikan cindera mata berupa hasil kerajinan dengan kualitas ekspor dari para KPM PKH kepada jajaran pejabat tinggi Bappenas yang hadir.
