Pemerintah Arab Saudi mengutuk persetujuan Israel untuk membangun lebih dari selusin permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
"Kerajaan mengutuk persetujuan otoritas pendudukan Israel atas pembangunan 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang melanggar resolusi PBB yang terkait," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Rabu (17/12/2025).
Pernyataan itu juga juga mengulangi seruan pemerintah Arab Saudi kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab "untuk mengakhiri pelanggaran ini."
Pekan lalu, kabinet Israel memutuskan untuk memberikan status hukum kepada 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk dua permukiman yang dikosongkan 20 tahun lalu di bawah penarikan pasukan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi negara, lapor media Israel.
Langkah untuk melegalkan permukiman di Tepi Barat tersebut diusulkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.
Sebagian besar negara-negara besar dunia menganggap permukiman Israel, di tanah yang direbutnya dalam perang tahun 1967 tersebut ilegal. Sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB telah menyerukan Israel untuk menghentikan semua aktivitas permukiman.
Israel membantah hal ini, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki ikatan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.
Pembangunan permukiman - termasuk beberapa yang dibangun tanpa izin resmi Israel - telah meningkat di bawah koalisi pemerintahan sayap kanan Israel, yang memecah belah Tepi Barat dan memisahkan kota-kota Palestina satu sama lain.
Ke-19 permukiman tersebut termasuk dua permukiman yang ditinggalkan Israel pada tahun 2005, dievakuasi berdasarkan rencana penarikan diri di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Ariel Sharon, yang terutama berfokus pada Gaza.
(ita/ita)
