Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana otonomi khusus (otsus) Papua tidak boleh digunakan untuk keperluan dinas luar negeri (DLN) pejabat daerah, melainkan harus diarahkan sepenuhnya untuk program pembangunan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Arahan ini disampaikan dalam acara pengarahan untuk seluruh kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
“Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana otsus,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Presiden Minta Kepala Daerah Fokus pada Prioritas DaerahPresiden meminta para kepala daerah bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat Papua.
Saat menanyakan kesanggupan kepala daerah, Prabowo menyindir respons awal yang dianggap kurang tegas, lalu memancing jawaban serempak dengan bertanya, “Bisa?” yang langsung dijawab para kepala daerah dengan kompak, “Bisa!”
Presiden juga mengingatkan bahwa pengawasan saat ini tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi masyarakat juga turut mengawasi secara langsung.
“Rakyat sudah pintar, semuanya punya gadget untuk mengamati perilaku pejabat daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepala daerah bersikap amanah terhadap rakyat yang mereka pimpin.
“Nanti Mendagri (Tito Karnavian) awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,” tambah Prabowo.
Program Prioritas dan Komunikasi AntarlembagaPresiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Komite Eksekutif akan membantu dan menurunkan berbagai program nasional ke Papua.
Beberapa program yang akan dilibatkan antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Sekolah Rakyat
- Koperasi Desa Merah Putih
- Swasembada pangan
- Swasembada energi
Untuk menyusun program yang tepat sasaran, Prabowo meminta kepala daerah menjalin komunikasi erat dan koordinasi aktif dengan:
- Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Presiden mengarahkan agar para bupati dan gubernur menyusun sendiri fokus utama daerahnya masing-masing berdasarkan kesulitan dan kebutuhan spesifik, serta menentukan prioritas agar solusi yang diambil dapat menyesuaikan dengan kapasitas yang tersedia saat ini.
Ia menegaskan bahwa tidak semua persoalan bisa ditangani sekaligus, namun dengan pendekatan bertahap dan prioritas yang jelas, kemajuan Papua bisa dicapai secara terukur.
