REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada Selasa (16/12/2025). Pemeriksaan itu menyangkut dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK bersama BPK mendalami potensi kerugian negara dalam pemeriksaan mantan Ketum GP Ansor itu. Pemeriksaan itu dilakukan bersamaan pula terhadap mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) M Tauhid Hamdi, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Haji, Umrah dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Ali Moh Amin.
"Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menggali informasi menyangkut aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus ke pihak internal Kemenag. KPK mengendus ada yang patut dicurigai.
"Penyidik mendalami terkait dengan aliran uang dari para PIHK atau biro travel haji ini kepada oknum Kemenag atas pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan para biro travel itu," ujar Budi.
KPK meyakini pemeriksaan itu bisa melengkapi keterangan saksi sebelumnya. Sehingga kepingan demi kepingan informasi dapat disusun KPK guna membongkar praktek culas pembagian kuota haji tambahan.
"Ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik," ujar Budi.
Tercatat, pemeriksaan ini menjadi panggilan kedua bagi Yaqut dalam kasus korupsi haji 2024 sejak pemeriksaan pertama pada 1 September 2025.
Yaqut Cholil Qoumas sendiri bungkam usai menuntaskan pemeriksaan di KPK pada Selasa (16/12/2025) malam. Yaqut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
Yaqut diperiksa oleh penyidik KPK selama hampir sembilan jam. Yaqut meninggalkan Gedung KPK tanpa mengenakan rompi orange pasca pemeriksaan itu.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenag supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi, KPK belum merinci ratusan agen travel itu.
KPK menyebut setiap travel memperoleh jumlah kuota haji khusus berbeda-beda. Hal itu didasarkan seberapa besar atau kecil travel itu. Dari kalkulasi awal, KPK mengklaim kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun lebih.
KPK sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan meski tersangkanya belum diungkap. Penetapan tersangka merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
