Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional bagi petani hutan rakyat periode 2024-2025.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dari FSC Asia Pacific. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh Kelompok Tani Hutan, pendamping, dunia usaha, dan semua pihak yang konsisten menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.
Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat hingga mampu mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard serta Forest Stewardship Council Forest Management–Chain of Custody.
Khofifah menegaskan pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur selalu mengedepankan keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
"Pemulihan ekosistem itu harus berseiring dengan dampak sosial ekonominya. Sehingga perlu mencari solusi terbaik,” katanya.
Pendekatan tersebut, menurut Khofifah, berdampak pada penguatan Nilai Tambah Ekonomi produk Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur yang tercatat tertinggi secara nasional.
"Jadi NTE KTH kita tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Bahkan pada 10 Desember 2024, Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar, atau 47,57 persen dari total nasional," ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, sepanjang Januari hingga 16 Desember 2025, Nilai Tambah Ekonomi Kelompok Tani Hutan Jawa Timur kembali mencatatkan capaian tertinggi nasional sebesar Rp1,61 triliun atau 48,30 persen dari total nasional.
Selain dari sisi ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi Forest Stewardship Council pada hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jawa Timur mencapai 20.531 hektare atau lebih dari 55 persen total areal hutan kelola masyarakat bersertifikat FSC di Indonesia.
"Ketika pengelolaan hutan mengikuti standar FSC, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menguatkan ekonomi rakyat. NTE KTH yang tertinggi nasional menjadi bukti bahwa kelestarian dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan," kata Khofifah.
Di akhir, Khofifah berharap penghargaan ini menjadi momentum untuk menjaga konsistensi pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan berdampak nyata.
"Penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek kelestarian semata. Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan, ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh. Inilah esensi dari pengelolaan hutan lestari yang berdampak," katanya.
Baca juga: Khofifah dorong siswa Jawa Timur jadi pencipta teknologi
Baca juga: Jatim raih dua penghargaan ketenagakerjaan tingkat nasional
Baca juga: Gubernur Jatim ajak warga jaga lingkungan dan turunkan emisi
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dari FSC Asia Pacific. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh Kelompok Tani Hutan, pendamping, dunia usaha, dan semua pihak yang konsisten menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.
Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat hingga mampu mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard serta Forest Stewardship Council Forest Management–Chain of Custody.
Khofifah menegaskan pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur selalu mengedepankan keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
"Pemulihan ekosistem itu harus berseiring dengan dampak sosial ekonominya. Sehingga perlu mencari solusi terbaik,” katanya.
Pendekatan tersebut, menurut Khofifah, berdampak pada penguatan Nilai Tambah Ekonomi produk Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur yang tercatat tertinggi secara nasional.
"Jadi NTE KTH kita tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Bahkan pada 10 Desember 2024, Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar, atau 47,57 persen dari total nasional," ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, sepanjang Januari hingga 16 Desember 2025, Nilai Tambah Ekonomi Kelompok Tani Hutan Jawa Timur kembali mencatatkan capaian tertinggi nasional sebesar Rp1,61 triliun atau 48,30 persen dari total nasional.
Selain dari sisi ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi Forest Stewardship Council pada hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jawa Timur mencapai 20.531 hektare atau lebih dari 55 persen total areal hutan kelola masyarakat bersertifikat FSC di Indonesia.
"Ketika pengelolaan hutan mengikuti standar FSC, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menguatkan ekonomi rakyat. NTE KTH yang tertinggi nasional menjadi bukti bahwa kelestarian dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan," kata Khofifah.
Di akhir, Khofifah berharap penghargaan ini menjadi momentum untuk menjaga konsistensi pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan berdampak nyata.
"Penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek kelestarian semata. Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan, ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh. Inilah esensi dari pengelolaan hutan lestari yang berdampak," katanya.
Baca juga: Khofifah dorong siswa Jawa Timur jadi pencipta teknologi
Baca juga: Jatim raih dua penghargaan ketenagakerjaan tingkat nasional
Baca juga: Gubernur Jatim ajak warga jaga lingkungan dan turunkan emisi
