Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai memfokuskan penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ke tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Sejumlah skema bantuan disiapkan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kondisi di lapangan saat ini tidak seragam. Beberapa wilayah masih memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara daerah lainnya sudah siap memasuki fase pemulihan lanjutan.
“Di beberapa daerah masih fokus pada pemulihan infrastruktur dan logistik, tetapi ada juga yang sudah bersiap melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Saifullah Yusuf di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Gus Ipul mengungkapkan, dalam tahap awal, pemerintah menyalurkan santunan bagi korban bencana. Ahli waris korban meninggal dunia menerima bantuan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan korban luka berat memperoleh santunan lima juta rupiah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan hidup sementara bagi keluarga yang tinggal di hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan besaran sepuluh ribu rupiah per orang per hari.
“Indeks bantuan ini sudah kami laporkan kepada Menko PMK untuk mendapat arahan, apakah masih relevan atau perlu dilakukan penyesuaian,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, Kemensos juga menyiapkan bantuan perlengkapan rumah tangga bagi keluarga yang menempati huntara atau huntap, berupa kebutuhan dasar rumah tangga senilai tiga juta rupiah per keluarga.
“Bantuan perlengkapan rumah tangga ini masih menggunakan standar tahun 2020,” ujarnya.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi warga terdampak, pemerintah menyalurkan program pemberdayaan tahap awal dengan nilai bantuan lima juta rupiah per keluarga.
Di sisi lain, layanan dapur umum tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Saat ini, Kemensos mengoperasikan 39 dapur umum di tiga provinsi dengan kapasitas produksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari.
“Seiring perbaikan infrastruktur, jumlah dapur umum kami sesuaikan. Namun di beberapa daerah justru ada usulan penambahan, seperti di Aceh Tamiang yang mengusulkan dapur umum di setiap kecamatan,” tutur Gus Ipul.
Seluruh penyaluran bantuan Kemensos dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah. Asesmen kebutuhan masyarakat di lapangan dilakukan secara bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Ini bagian dari kerja besar pemerintah. Kami berkoordinasi penuh dengan BNPB dalam seluruh tahapan pelaksanaan bantuan,” tutur Gus Ipul.
Editor: Redaktur TVRINews
