Terdampak Bencana, Anggaran TKD 2026 ke Sumbar Tidak Kena Pemangkasan

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil kebijakan terkait tidak akan memotong Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana termasuk bagi Sumatra Barat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo, karena keputusan dan kebijakan tersebut akan membantu daerah dalam menghadapi dan melakukan penanganan dampak bencana hidrometeorologi,” katanya, Rabu (17/12/2025).

Mahyeldi menyampaikan bahwa kebijakan itu berlaku bagi tiga provinsi yang terdampak bencana di Sumatra yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. 

Dikatakannya hal ini merupakan kabar yang sangat baik bagi daerah, karena adanya kebijakan itu dapat dilihat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran akibat bencana.

“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Dia menyatakan bencana yang terjadi di Sumbar kini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi terus meningkat.

Oleh karena itu, dengan adanya kemampuan APBD yang terbatas, daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Makanya, dengan adanya dukungan APBN menjadi sangat penting agar pemulihan bisa berjalan optimal.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.