2.154 Personel Gabungan Kawal Demo Nelayan di Kawasan Monas

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nelayan Indonesia dan beberapa elemen massa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan ribuan personel gabungan untuk memberikan pelayanan dalam unjuk rasa tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan untuk pelayanan dalam unjuk rasa di kawasan Monas itu, Polres Jakpus melibatkan 2.154 personel gabungan dari polda, polres dan polsek jajaran.

BACA JUGA: Menaker Yakin Banget Tidak Ada Demo soal UMP

"Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan," kata Susatyo di Jakarta, Kamis (18/12).

Dia menambahkan para personel tersebut disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan Monas, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

BACA JUGA: Kasus Matel Tewas di Kalibata 2 Polisi Dipecat, 4 Lainnya Kena Demosi

Susatyo menekankan pentingnya penyampaian pendapat secara tertib, tanpa melanggar aturan maupun menciptakan situasi anarkistis.

"Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku," ujar Susatyo.

BACA JUGA: Nelayan Sungailiat Meninggal Tersambar Petir Saat Melaut

Perwira menengah Polri itu memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan selalu mengedepankan pendekatan humanis.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nelayan Indonesia berencana menggelar unjuk rasa untuk pada Kamis pukul 09.00 WIB untuk meminta pemerintah agar meninjau kembali rencana naturalisasi kapal asing karena dinilai berdampak negatif.

Selain itu, mereka juga mengusung isu terkait kebijakan penangkapan ikan terukur juga dan sejumlah isu lainnya dalam unjuk rasa tersebut. (antara/jpnn)