Kemenkum Kalbar Paparkan Kinerja dan Strategi 2026 di Hari Ketiga Rakordal 2025

Hi!Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 hari ketiga yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dan diikuti seluruh pimpinan unit utama serta jajaran Kantor Wilayah se-Indonesia.

Pada sesi pertama, agenda difokuskan pada evaluasi kinerja delapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendapat kesempatan tampil perdana pada pukul 08.00–08.30 WIB dengan formasi lengkap yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Evaluasi kinerja dilakukan melalui sesi wawancara oleh Tim Penguji yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Wawancara ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja Kantor Wilayah sepanjang Tahun 2025 sekaligus memetakan program strategis yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 guna mendukung pencapaian target kinerja kementerian.

Memasuki sesi kedua, Rakordal dilanjutkan dengan finalisasi rapat pleno komisi. Pada Komisi I Dukungan Manajemen, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalbar, Ferry Indrawan, berperan sebagai anggota. Komisi ini menetapkan rencana aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta peningkatan kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Komisi III Kekayaan Intelektual diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid. Pembahasan dilakukan secara komprehensif terhadap capaian kinerja serta arah kebijakan strategis bidang Kekayaan Intelektual, baik pada level pusat maupun wilayah. Komisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah dalam mendukung penegakan hukum KI, peningkatan kepuasan layanan, kesadaran masyarakat, serta penguatan reformasi birokrasi.

Adapun Komisi V Pembinaan Hukum, yang diikuti oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalbar Zuliansyah, menghasilkan rencana aksi strategis terkait analisis dan evaluasi peraturan daerah, peningkatan layanan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, serta penguatan pos bantuan hukum di daerah.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ditutup dengan agenda Malam Harmony pada pukul 19.00 WIB sebagai momentum penguatan kebersamaan dan kolaborasi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Melalui Rakordal ini, seluruh peserta diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja serta rekomendasi yang telah dirumuskan dalam finalisasi rapat komisi sebagai dasar peningkatan kinerja dan pelayanan hukum pada tahun mendatang.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa Rakordal menjadi momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas dan kesiapan kinerja ke depan.

“Evaluasi kinerja pada Rakordal ini menjadi cermin bagi kami untuk melihat sejauh mana capaian yang telah diraih sepanjang Tahun 2025, sekaligus sebagai pijakan strategis dalam menyusun program kerja Tahun 2026 yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa hasil finalisasi rapat komisi, khususnya di bidang dukungan manajemen, kekayaan intelektual, dan pembinaan hukum, akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat.

“Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh rencana aksi yang telah disepakati, memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah, serta memastikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.