Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui penguatan kerja sama perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penguatan kerja sama tersebut mulai dari upaya optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Dana Desa, hingga dukungan bagi segenap koperasi dan UMKM di Jawa Timur.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Samingun menyebut, kerja sama berupa pertukaran data antara DJP dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan.
Namun, hal itu perlu diperkuat secara legal melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pusat dan daerah," ucap Samingun dalam keterangan resminya, Kamis (18/12/2025).
Samingun juga mengatakan, pihaknya memohon dukungan Gubernur Jawa Timur untuk mendorong segenap masyarakat, perangkat daerah, serta asosiasi untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax. Termasuk pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
Sebab, pelaksanaan aktivasi Coretax diharapkan dapat mempermudah pelayanan perpajakan dan meningkatkan transparansi administrasi pajak.
“Dukungan pemerintah provinsi sangat penting agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah dapat segera beradaptasi dengan sistem Coretax, sehingga seluruh Wajib Pajak di Jawa Timur siap memanfaatkan layanan DJP ini,” tutur Samingun.
Plt. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Kindy Rinaldy Syahrir, menjelaskan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah hingga tingkat desa melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Dukungan tersebut di antaranya pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBD dan APBDes, pemanfaatan layanan Cash Management System (CMS) bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), serta pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Dana Desa agar dilaksanakan sesuai ketentuan oleh seluruh desa di Jawa Timur.
“DJP berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk sampai ke tingkat desa, agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” tutur Kindy.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Dana Desa merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih difokuskan pada pembinaan dan penguatan koordinasi agar pelaksanaannya berjalan akuntabel.
Dirinya juga menyoroti perlunya penyederhanaan mekanisme perpajakan, termasuk wacana penerapan sistem deposit atau pemotongan pajak di muka, untuk mempermudah administrasi bagi pemerintah desa.
Selain itu, Khofifah juga mengusulkan pembentukan forum khusus lintas instansi sebagai wadah pembahasan terpadu terkait pelaksanaan perpajakan di Jawa Timur, termasuk perpajakan atas belanja yang dilakukan di daerah.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini pun menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kebijakan perpajakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pelaksanaan perpajakan di Jawa Timur berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Wajib Pajak,” tutup Khofifah.
