CELEBESMEDIA.ID, Gowa - Media sosial dihebohkan dengan rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang membentangkan bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Aksi yang dilakukan di kawasan perkebunan terpencil ini memicu reaksi keras karena diduga kuat mengandung unsur makar.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 1409 Gowa, Letkol Infanteri Heri Kuswanto, memberikan klarifikasi terkait kronologi dan langkah hukum yang diambil. Menurutnya, aksi tersebut bukan pengibaran bendera di tiang, melainkan pembuatan konten deklarasi.
"Info terkait pengibaran bendera OPM di wilayah Gowa saya rasa kurang tepat. Mereka lebih ke arah melakukan konten deklarasi haul ke-13 berdirinya organisasi KNPB. Jadi bendera yang dibawa adalah bendera KNPB, bukan OPM seperti yang beredar di media sosial," ujar Letkol Inf Heri Kuswanto saat dikonfirmasi CELEBESMEDIA.ID, Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan hasil investigasi lapangan di Dusun Allukeke, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, terungkap bahwa aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa asal Papua. Mirisnya, mereka memanfaatkan hubungan baik dengan warga lokal untuk melancarkan aksinya.
Letkol Heri menjelaskan bahwa para mahasiswa tersebut sebenarnya sudah mengenal pemilik lahan sejak dua tahun lalu saat berada di Makassar. Kedatangan mereka ke kebun warga awalnya bertujuan untuk menanam ubi sebagai bahan pangan pokok.
"Masyarakat setempat tidak tahu niat di balik itu. Saat pemilik lahan pulang, di situlah mereka membuat video deklarasi mendukung KNPB. Benderanya pun disembunyikan di dalam tas. Lokasinya memang sangat terpencil, masuk ke atas gunung dan melewati sungai," tambahnya.
Akibat kejadian ini, pemilik lahan merasa terpukul karena merasa dikelabui oleh kedekatan emosional yang telah dibangun selama ini.
Meski aksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di area perkebunan, Dandim 1409 Gowa menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum negara.
"Jelas, ini ada unsur makar karena organisasi tersebut (KNPB) adalah organisasi yang dilarang oleh negara. Ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Gowa," tegasnya.
Pihak TNI telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan preventif maupun upaya penangkapan agar permasalahan ini tidak meluas atau menjadi contoh bagi pihak lain di masa depan.
Pasca kejadian tersebut, Letkol Heri mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Gowa, para Camat, serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing. Namun, ia meminta masyarakat tidak bertindak anarkis.
"Kami imbau warga tetap waspada. Apabila ada tamu dari luar, tetap diterima dengan baik selayaknya tamu, jangan diusir atau didemo. Namun, berikan pemahaman agar mereka tidak melakukan tindakan negatif atau makar di wilayah kita," pesannya.
Ia juga meminta warga untuk segera melapor ke pihak berwajib, baik Babinsa, Koramil, maupun Polsek jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
Saat ini, aparat teritorial terus meningkatkan kesiapsiagaan dan deteksi dini guna menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Gowa.
