Buruh Jatim Tolak Formula UMP Pemerintah: Hanya Terpisah Jalan, Selisih UMK Rp2 Juta

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyoroti formula baru perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa formula yang tertuang dalam beleid tersebut akan semakin melanggengkan ketimpangan atau disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terjadi selama bertahun-tahun di Provinsi Jawa Timur.

"Terkait perhitungan UMP dengan formula itu, pertama itu jauh dari KHL. Kalau nantinya UMK ditetapkan masih tetap banyak kabupaten/kota yang besaran upah minimumnya sangat rendah dan jauh dari UMP. Maka disparitas upah yang selalu jadi alasan pemerintah itu tidak terjawab [terselesaikan]," ungkap Jazuli kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Seperti diketahui, mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/1/771/013/2025, tertulis bahwa Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 5.032.635.

Namun, pekerja di Kabupaten Situbondo menerima besaran UMP terendah, yakni hanya senilai Rp 2.335.209. Nilai upah minimum Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo tersebut tampak terpaut jauh, dan selisihnya terhitung lebih dari 50%.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut juga terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis terapit secara langsung. Di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerjo.

Sebagai informasi, UMK Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar Rp 4.925.398. Sementara, UMK Kota Mojokerto terhitung senilai Rp 3.031.000. Bila dibandingkan, nominal UMK dua wilayah tersebut terpaut lebih dari Rp 1 juta.

Selanjutnya, upah minimum di Kabupaten Pasuruan tercatat Rp 4.936.417 per pekerja per bulan. Sedangkan, upah di Kota Pasuruan terhitung sebanyak Rp 3.358.557.

"Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisihnya [UMK] sampai Rp 2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya jauh. Itulah fakta di lapangan yang harus jadi evaluasi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jazuli menyatakan bahwa kalangan buruh di Jawa Timur dengan tegas menolak formula perhitungan UMP yang telah diterbitkan pemerintah pusat itu. 

Menurutnya, pemerintah dapat lebih peka untuk mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, yang disebutnya berkontribusi banyak untuk menggerakkan roda perekonomian daerah hingga nasional.

"Marilah dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal presentase,  tapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeklaim bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah diumumkan dapat menggembirakan kalangan buruh dan pekerja. 

Yassierli berujar bahwa hal ini tak terlepas dari perluasan komponen indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP, dari 0,1–0,3 pada ketentuan sebelumnya menjadi 0,5–0,9. 

“Saya juga sangat yakin beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat menggembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh, alfa sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).