Stok Pakan untuk Ratusan Satwa Bandung Zoo Menipis, Pekerja Minta Pembukaan Sementara

BANDUNG, KOMPAS - Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung meninjau kondisi satwa dan ketersediaan pakan di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, Kamis (18/12/2025). Dalam peninjauan tersebut, tim menemukan pasokan pangan bagi 711 satwa di kebun binatang di Kota Bandung, Jabar, itu semakin menipis.

Pemantauan kondisi satwa dan pakan itu dilakukan untuk mengetahui dampak penutupan Bandung Zoo selama empat bulan terakhir. Penutupan sejak 6 Agustus 2025 itu terjadi akibat konflik pengelolaan Bandung Zoo yang melibatkan dua kubu pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT).

Salah satu kubu yang terlibat konflik adalah pengurus manajemen YMT lama yang terdiri dari Gantira, Bisma Bratakusuma, dan Petrus Arbeny. Adapun kubu lainnya adalah manajemen baru yang dipimpin Ketua YMT John Sumampauw dan Tressia Spanov selaku General Manager YMT.

Kubu Gantira bersikukuh sebagai pihak yang berhak mengelola YMT berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 Tahun 2024. Adapun pihak John mengklaim hal yang sama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 Tahun 2017.

Seusai melakukan pemantauan, penyuluh kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar Taufik Hamzah mengatakan, stok pakan untuk satwa di Bandung Zoo saat ini menipis. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menambah pasokan pakan.

Menurut Taufik, keterbatasan pakan berdampak pada aktivitas sebagian satwa. Beberapa hewan terpantau kurang aktif, diduga akibat asupan nutrisi yang pas-pasan.

“Secara visual sehat, tapi ada satwa yang aktivitasnya menurun, seperti tapir. Kemungkinan karena nutrisi yang kurang optimal,” ungkapnya.

Berdasarkan pemantauan tersebut, Taufik menyatakan, tidak ditemukan laporan kematian satwa pada bulan ini. Kematian terakhir tercatat terjadi pada Oktober–November lalu. Satwa yang mati antara lain banteng, rusa, dan burung merak.

Taufik menuturkan, penyediaan pakan sebenarnya merupakan tanggung jawab pengelola kebun binatang. Namun, dengan kondisi yang ada sekarang, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mengambil langkah agar satwa di Bandung Zoo tidak terlantar.

"Negara hadir untuk memastikan satwa tidak sampai kekurangan pakan. Dukungan ini sifatnya sementara, selama masa kekosongan,” tuturnya.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildranaya menyatakan, BBKSDA Jabar akan memberikan bantuan pakan untuk satwa di Bandung Zoo. Bantuan tersebut bakal diberikan mulai Jumat (19/12/2025).

"Sebenarnya kami akan memberikan bantuan pakan sejak Rabu (17/12) kemarin. Akan tetapi, karena ada administrasi, maka bantuan baru terlaksana Jumat," tuturnya.

Sementara itu, pada Kamis ini, para pekerja Bandung Zoo menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor BBKSDA Jabar. Dalam unjuk rasa selama satu jam itu, mereka menuntut Kemenhut membuka sementara Bandung Zoo.

Pada kesempatan itu, perwakilan pekerja Bandung Zoo juga bertemu pihak BBKSDA Jabar. Dalam pertemuan ini, disepakati sejumlah poin, misalnya tuntutan para pekerja akan disampaikan ke Kemenhut. Selain itu, BBKSDA Jabar juga akan memberi bantuan pakan untuk satwa di Bandung Zoo.

Juru bicara Serikat Pekerja Mandiri Direnten (SPMD) Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, mengatakan, pembukaan sementara Bandung Zoo perlu dilakukan agar kebun binatang itu mendapatkan pemasukan untuk membeli pakan. Dengan begitu, pasokan makanan untuk ratusan satwa di Bandung Zoo bisa terpenuhi.

Negara hadir untuk memastikan satwa tidak sampai kekurangan pakan. Dukungan ini sifatnya sementara, selama masa kekosongan

Sulhan menyebut, biaya operasional pemeliharaan ratusan satwa di Bandung Zoo mencapai sekitar Rp 415 juta per bulan. Adapun total biaya operasional, termasuk listrik, air, dan upah pegawai, mencapai sekitar Rp 800 juta per bulan.

"Kami telah berupaya menggalang donasi selama sepekan terakhir dan terkumpul Rp 18 juta. Dana ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan satwa Bandung Zoo," ucap Sulhan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, kewenangan pemberian pakan hewan dan seluruh aspek perawatan hewan berada pada instansi pemerintah pusat yang berwenang dalam konservasi dan perlindungan satwa. Dalam hal ini, instansi yang berwenang adalah Kemenhut.

"Oleh karena itu, Pemkot Bandung tidak dapat serta-merta menggunakan anggaran daerah untuk hal yang secara regulasi menjadi tanggung jawab pusat," jelasnya.

Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung akan membuat kesepakatan baru dengan Kemenhut terkait masalah di Bandung Zoo. Kesepakatan itu mengatur bahwa satwa di Bandung Zoo merupakan tanggung jawab sepenuhnya Kemenhut dan dapat dititipkan kepada pihak ketiga yang berizin.

"Sementara itu, aset fisik kebun binatang dan pegawai merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemkot Bandung, " ujarnya.