Pemerintah Tarik Utang Rp614 Triliun per Akhir November

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan realisasi penarikan utang baru oleh pemerintah sebesar Rp614,9 triliun per 30 November 2025 masih terjaga dalam desain atau 'on-track'. Nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester (lapsem) 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

"Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 18 Desember 2025.

Target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan proyeksi yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB, masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum," jelas Suahasil.
  Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun ke USD423,9 Miliar di Oktober 2025

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
  Gandeng BI buat kelola utang
Pengelolaan utang juga dilakukan dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi ini berupa skema debt switch pada Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan covid-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

"SBN yang kami terbitkan pada Covid-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching," tambah Suahasil.

Wamenkeu menggarisbawahi skema debt switching yang diambil oleh Kemenkeu tidak hanya dilakukan bersama BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral maupun lembaga lainnya.

Suahasil pun menambahkan pasar keuangan dalam tren membaik, yang mampu mendukung pembiayaan yang makin efisien. Di samping pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi laporan semester sebesar Rp662 triliun.