Arah Baru Menyiapkan Umat Masa Depan

Digitalisasi dan globalisasi membuat tren perubahan zaman yang semakin cepat menjadi tantangan kehidupan sosial dan beragama rakyat Indonesia. Dinamika ini menuntut pemerintah membuat kebijakan yang lebih adaptis, dirumuskan mendalam, berbasis data, serta responsif dan inklusif demi menyiapkan rakyat Indonesia sebagai umat masa depan.

Arah baru kebijakan Kementerian Agama 2026 mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama 2025 selama tiga hari di Kabupaten Tangerang, Banten, Senin-Rabu (15-17/12/2025). Seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Agama (Kemenag) se-Indonesia berkumpul berdiskusi dan merumuskan arah kebijakan beserta peran Kemenag sebagai mediator atau jembatan dalam menyiapkan umat masa depan.

Saat berbicara pada hari kedua Rakernas Kemenag 2025, Selasa (16/12/2025) pagi, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, hubungan negara dan agama selalu melahirkan potensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru. Untuk itu, agama perlu menjadi penyeimbang yang kuat. Sebagai penyeimbang, tentunya independensi dan otonomi agama perlu diperkuat.

Memperkuat independensi agama, lanjut Nasaruddin, tak lepas dari menyiapkan umat masa depan yang toleran, inklusif, peduli lingkungan, dan relevan dalam perkembangan zaman. Ia juga mengingatkan agar para aparatur sipil negara (ASN) Kemenag maupun lembaga dan institusi di bawahnya memiliki kesadaran yang sama.

Sebagai penyeimbang antara agama dan negara, kata Nasaruddin, Kemenag juga memiliki peran penting sebagai juru bicara pemerintah. ”Jangan sampai kebaikan dan keistimewaan negeri ini justru dinafikan oleh kita sendiri. Bersyukur atas kondisi bangsa saat ini merupakan sebuah kewajiban,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Hal itu juga dipertegas Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii kala menutup kegiatan tersebut. Menurut dia, kini tugas dan fungsi Kementerian Agama kian ramping dengan dua pilar arah kebijakan yang baru, yakni penguatan pendidikan keagamaan dan peningkatan kualitas layanan beragama.

Menurut Syafii, upaya mempersiapkan umat masa depan harus diawali dari keteladanan diri, termasuk seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Kemenag. Ia menekankan pentingnya memulai perubahan dari diri sendiri, baik dalam sikap, integritas, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

”Mempersiapkan umat masa depan tentu diawali dari contoh yang baik dari kita sebagai pemangku kebijakan,” ujar Syafii.

Adapun dalam aspek pendidikan beragama, Syafii menilai pendidikan keagamaan bukan pelengkap sistem pendidikan nasional, melainkan fondasi pembentukan kualitas manusia dan masa depan bangsa. Menurut dia, keberagamaan tidak boleh berhenti pada keyakinan personal atau simbol privat semata, melainkan harus tecermin dalam laku keseharian.

Tugas Kemenag dinilai tidak hanya memastikan ketaatan ritual, tetapi juga mendorong pengamalan agama dalam seluruh dimensi kehidupan sosial. Untuk itu, peran pendidikan agama amat penting.

”Pendidikan agama tidak boleh dipersempit hanya menjadi mata pelajaran di kelas, apalagi dianggap sebagai pelengkap. Karena sesungguhnya pendidikan agama adalah proses pembentukan manusia seutuhnya,” ujar Syafii.

Menurut Syafii, mandat pendidikan keagamaan dan pelayanan keagamaan yang diemban Kemenag memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas umat dan bangsa. Oleh karena itu, dua mandat tersebut harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

”Dua mandat inilah yang hari ini menjadi inti kerja, inti anggaran, dan inti tanggung jawab Kementerian Agama,” pungkasnya.

Arah kebijakan ini diterjemahkan dalam berbagai rapat pleno antar-direktorat jenderal, seperti Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kemenag menekankan ekoteologi yang berakar kuat pada konsep Tri Hita Karana.

Direktur Jenderal Bimas Hindu I Nengah Duija mengungkapkan, praktik itu dikuatkan bidang pendidikan dengan menyiapkan penerapan kurikulum berbasis cinta untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kurikulum ini saat ini masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan diratifikasi pada 2026.

Ditjen Bimas Hindu Kemenag juga merintis pendirian Rumah Bina Keluarga Sukinah (RBKS) sebagai wadah pembinaan keluarga yang menjadi cikal bakal pusat layanan keluarga Hindu. ”Kalau di Islam ada kantor urusan agama (KUA), kami juga menyiapkan RBKS sebagai ruang pembinaan keluarga Hindu,” ungkap Duija.

Kurikulum pendidikan agama berbasis cinta juga disiapkan Bimas Kristen. Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung mengungkapkan, nilai cinta kemanusiaan juga diwujudkan dalam berbagai aksi nyata, termasuk penguatan generasi muda yang toleran dan moderat. ”Jadi, nanti akan ada buku panduan kurikulum berbasis cinta untuk kalangan sekolah Kristen yang akan diluncurkan pada 29 Desember 2025 mendatang. Kurikulum ini diharapkan menjadi instrumen penguatan karakter kerukunan dan cinta kemanusiaan sejak usia dini,” jelas Jeane.

Untuk aspek regulasi dan kelembagaan, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan pihaknya memperbarui beberapa kebijakan dengan membuka peluang kepala KUA berasal dari unsur penyuluh agama, termasuk perempuan penyuluh agama. Ditjen Bimas Islam Kemenag juga menguatkan kembali layanan perkawinan dengan pembenahan sarana dan prasarana KUA, meski pembangunan melalui Skema Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baru menjangkau sekitar 150 titik.

”Berbagai langkah ini kami lakukan agar layanan nikah dan keluarga tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat,” kata Rokhmad.

Adapun Bimas Katolik Kemenag fokus pada pelayanan penguatan dan pendampingan spiritual di lembaga pemasyarakatan (lapas) seluruh Indonesia. Setidaknya kini sudah ada 7.000 warga binaan Katolik yang mendapatkan layanan tersebut.

Dirjen Bimas Katolik Suparman juga mencatat capaian kolaborasi lintas kementerian dalam program perlindungan sosial. Sebanyak 3.000 anak yatim piatu beragama Katolik hingga usia 18 tahun saat ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 200.000 per bulan.

”Itu merupakan bentuk kolaborasi yang sangat penting agar negara hadir dalam mendampingi dan melindungi anak-anak yang membutuhkan,” tambahnya.

Untuk Bimas Buddha Kemenag, penguatan internalisasi ajaran agama menjadi salah satu fokus utama yang dibalut berbagai kegiatan dan program. Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi menjelaskan, sejumlah kegiatan strategis terus dilakukan, seperti program one day one content bagi para penyuluh, kegiatan Pabajja atau upacara dalam agama Buddha yang menandakan pelepasan kehidupan berumah tangga untuk menjalani kehidupan yang meninggalkan keduniawian untuk sementara waktu atau untuk jangka panjang, sebagai pelatihan keagamaan bagi umat, pelajar, dan masyarakat umum. Ada juga pengajaran Dhamma selama satu bulan yang dilaksanakan secara serentak menjelang Hari Raya Waisak.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu Kemenag Nuruddin mengatakan, salah satu sasaran strategis adalah penyusunan Indeks Layanan Keagamaan Khonghucu bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2026. Indeks ini diharapkan menjadi instrumen pengukuran kualitas layanan keagamaan Khonghucu secara komprehensif dan berkelanjutan.

”Dari indeks inilah kita harapkan seluruh aspek pelayanan keagamaan dapat dilaksanakan secara terukur sesuai tugas dan fungsi yang ada,” ujar Nuruddin.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin dalam laporan hasil Rakernas Kemenag 2025 menyampaikan, kegiatan itu merumuskan kebijakan dan arah pelaksanaan program Kemenag agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret menyongsong Indonesia Emas 2045.

Rakernas kali ini, kata Kamaruddin, juga membentuk outlook kehidupan beragama Kemenag tahun 2026 yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan, mengakomodasi beragam perspektif, serta menjadi rujukan kebijakan publik ke depan.

”Seluruh narasumber lokakarya telah memberikan berbagai data dan informasi penting dalam membahas tema menggagas umat masa depan, antara idealita dan realita, tren isu sosial keagamaan, serta strategi mempersiapkan umat masa depan,” jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Didik Darmanto, yang menjadi salah satu narasumber pada diskusi hari kedua. Menurut Didik, peran Kemenag merawat kerukunan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Didik, pembangunan agama memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kemenag memiliki peran strategis tidak hanya terbatas pada urusan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ketahanan sosial.

”Kerukunan umat beragama bukan hanya isu sektoral, tetapi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa kerukunan yang kuat, transformasi sosial akan sulit dicapai,” ujar Didik Darmanto.

Ia menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan sejumlah indikator pembangunan yang berkaitan langsung dengan tugas Kementerian Agama, di antaranya peningkatan Indeks Modal Manusia dan penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Saat ini, Indeks Modal Manusia Indonesia berada pada angka 0,54 dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 0,73 pada 2045.

Didik Darmanto juga memaparkan sejumlah kebijakan prioritas nasional yang relevan dengan mandat Kementerian Agama, antara lain, percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta penataan tata kelola guru agar lebih terstandar dan merata, khususnya madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.

Pendidikan keagamaan didorong tetap relevan dengan dinamika sosial generasi muda, seperti yang disampaikan Penasihat Ahli Menteri Agama Burhanuddin Muhtadi. Ia mengatakan, pendekatan dakwah dan pendidikan keagamaan satu arah dan otoritatif semakin sulit menjangkau generasi muda, yang tumbuh dengan nilai dan ruang sosial yang berbeda.

”Podium dakwah hari ini sudah berubah. Anak-anak muda tidak lagi hanya berkumpul di ruang-ruang keagamaan formal, tetapi aktif di komunitas olahraga, seni, dan ruang sosial lintas latar belakang. Jika dakwah tidak hadir di (ruang anak muda), mereka akan membangun dunianya sendiri,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, generasi sebelumnya memandang agama sebagai sumber keamanan, kepatuhan, dan norma kolektif. Sementara generasi muda saat ini lebih menekankan nilai ekspresi diri, otonomi individu, dan pilihan personal, yang turut memengaruhi cara mereka memandang agama dan otoritas keagamaan.

”Pengembangan pendidikan keagamaan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah lembaga, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tren demografis, seperti menurunnya angka kelahiran, berdampak pada berkurangnya jumlah peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan dan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan agama yang berkelanjutan dan adaptif,” pungkasnya.

Kemenag kini dituntut lebih adaptif membaca zaman, tetapi tetap memberikan pesan dan kesan keteduhan di tengah guncangan-guncangan keagamaan di negara yang memiliki keberagaman ini. Sebagai penyeimbang, seperti yang dijelaskan Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Yudi Latif, peran strategis agama sebagai sumber inspirasi untuk inovasi, kreativitas, dan etos memakmurkan kehidupan.