PKB Minta Danantara Transparan Garap Lahan Kampung Haji di Makkah

Jakarta -

Danantara mengakuisisi aset perhotelan dan lahan di dalam kawasan terpadu dekat Masjid Al-Haram untuk kampung haji Indonesia. Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan Danantara mesti bekerja secara transparan.

"Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap Rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah," kata Rivqy kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Rivqy mengingatkan pembelian lahan kampung haji harus memberikan manfaat maksimal bagi jemaah. Rivqy menilai pembangunan kampung haji bisa menjawab kebutuhan jika dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

"Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan kampung haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti," ungkapnya.

Rivqy mengusulkan agar perkembangan pembangunan kampung haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat dari awal supaya tujuannya tercapai.

"Kampung haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit," kata dia.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, mengatakan investasi terkait aset-aset pada fase ini mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta rangkaian aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Danantara Investment Management dan Thakher Development Company telah menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan.

"Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengamankan aset-aset strategis yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan bagi para jemaah. Meskipun kepemilikan atas aset-aset yang diidentifikasi telah diformalkan melalui perjanjian ini, pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent," ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir detikFinance, Senin (15/12).

(dwr/rfs)