Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN November 2025 mengalami pelebaran defisit akibat belanja yang terus naik tetapi laju penerimaan negara lebih lambat, terutama karena setoran pajak masih kurang dari target.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa pada November 2025 defisit APBN mencapai Rp560,3 triliun. Nilainya setara dengan 2,35% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Dengan perkembangan tersebut defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Pada bulan sebelumnya, defisit APBN Oktober 2025 tercatat masih sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.
Secara terperinci, defisit APBN November 2025 timbul akibat penerimaan negara yang lebih rendah daripada belanja negara.
Per November 2025, penerimaan negara terkumpul Rp2.351,1 triliun atau 82,1% dari outlook tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara November 2025, yakni Rp1.634,4 triliun atau 78,7% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun.
Baca Juga
- Peringatan World Bank untuk Ekonomi RI Kala Defisit APBN Dekati 3%
- Shorfall Pasti Melebar, Akankah APBN Purbaya Selamat dari Ancaman Defisit 3%?
- Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat
Belanja negara sampai dengan akhir November lalu mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun.
Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus atau defisit Rp82,2 triliun, atau 74,8% terhadap outlook minus Rp109,9 triliun.
Pajak Masih Kurang Rp442,5 Triliun dari TargetRealisasi pajak yang baru mencapai 78,7% dari target membuat Purbaya cs harus mengumpulkan Rp442,5 triliun hanya dalam satu bulan, yakni pada Desember 2025 ini.
"Penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," ujar Purbaya.
Sementara itu, penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% terhadap outlook Rp310,4 triliun. Sementara itu, PNBP sebesar Rp444,9 triliun atau 93,2% terhadap outlook Rp477,2 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu ijon pajak yang dilakukan pihaknya untuk menutup target penerimaan yang masih kurang Rp442,5 triliun sampai dengan akhir November 2025.
Bimo menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya adalah dinamisasi pajak. Hal itu sebelumnya juga sudah disampaikan ke Komisi XI DPR pada November 2025 lalu.
Dinamisasi, terang Bimo, sesuai dengan aturan pada pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan. Secara prinsip, angsuran bulanan PPh pasal 25 dibayar sendiri oleh wajib pajak (WP) didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya.
Oleh sebab itu, ketika tahun berjalan, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya, atau penghasilan yang sifatnya tidak teratur.
Penyesuaian juga bisa dilakukan oleh otoritas pajak, lanjut Bimo, apabila ada perubahan kegiatan maupun size usaha, serta peningkatan bisnis dari WP.
"Hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terhutang di akhir tahun. Konteksnya apa? Supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di tahun 2026," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Secara terpisah, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan bahwa otoritas fiskal pusat tidak memberikan target spesifik untuk penerimaan yang berasal dari upaya dinamisasi itu. Sebab, dia menyebut upaya-upaya dimaksud dilakukan oleh masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP).
Yon menjelaskan bahwa upaya dinamisasi juga bukan hal yang luar biasa. "Enggak ada target masing-masing itu kan masing-masing KPP saja. Enggak ada secara angka," tuturnya.
Kemenkeu mencatat bahwa total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.408 triliun sampai dengan akhir kuartal III/2025 atau September 2025.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyebut rasio utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu setara dengan 40,3% terhadap PDB.
"Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3% Dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman," terang Suminto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Adapun dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN bisa melalui lelang maupun non-lelang.
Untuk lelang reguler, lelang surat utang negara (SUN) yang dilakukan 17 Desember 2025 lalu merupakan yang terakhir di tahun ini.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah masih memiliki pengadaan utang termasuk project financing yang penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek terkait.
Untuk 2025, sampai dengan akhir November 2025, pembiayaan APBN mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63% terhadap outlook laporan semester I/2025 yaitu Rp662 triliun. Pembiayaan utang yakni mencapai Rp614,9 triliun sampai dengan akhir bulan lalu, sedangkan nonutang minus Rp41,4 triliun.
Suminto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan APBN tetap di dalam jalur alias on track kendati defisit APBN tahun ini berdasarkan outlook melebar ke 2,78% terhadap PDB. Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN pada UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB.
"Secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, tetapi tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. Karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun," terangnya.
