REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pemerintah menilai tidak ada alasan harga pangan naik di pasaran di tengah stok yang melimpah.
Menurut Amran, stok beras dan minyak goreng nasional saat ini berada pada level aman. Pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) agar stabilitas harga tetap terjaga serta perlindungan terhadap konsumen dan petani berjalan seimbang.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Stok Melimpah, Warning Harga Pangan Tak Boleh Naik
- Harga Cabai Jadi Sorotan Jelang Nataru, Ini Sikap Badan Pangan
- Harga Pangan Jelang Nataru Diawasi Ketat, Bapanas: Langgar HET Langsung Ditindak
“Produksi ada, stok ada. Beras kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini, minyak goreng juga berlimpah. Kalau harga masih naik, berarti ada yang tidak beres di tata niaga,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Ia merinci stok beras nasional saat ini sekitar 3,7 juta ton. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 6 hingga 7 juta ton pada April mendatang seiring penyerapan gabah petani yang terus berjalan dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Kebijakan penyerapan gabah dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan pasokan beras tetap kuat di pasar. Pemerintah menekankan kepatuhan terhadap HPP di tingkat hulu dan HET di tingkat hilir menjadi kunci menjaga keseimbangan tata niaga.
“Kalau kita ingin petani sejahtera, HPP harus dipatuhi. Jangan harga ditekan di petani, tapi dinaikkan ke konsumen. Itu tidak adil,” kata Amran.
Pemerintah menegaskan penetapan HET tidak dimaksudkan untuk merugikan pedagang. Aturan tersebut dirancang agar margin usaha tetap wajar sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama pada periode konsumsi tinggi seperti Nataru.
Amran juga mengingatkan tidak ada ruang bagi pihak yang memainkan harga demi keuntungan tidak wajar. Menurut dia, setiap gejolak harga selalu menempatkan pemerintah pada posisi sulit di antara kepentingan konsumen, petani, dan pelaku usaha.
“Harga naik dimarahi konsumen, harga turun dimarahi petani, harga sedang-sedang saja asosiasi marah. Ini yang bikin stres,” ujarnya.
Amran memastikan langkah penegakan hukum terus dilakukan untuk membenahi tata niaga pangan. Hingga saat ini, sebanyak 75 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan kecurangan distribusi pangan, disertai pencabutan ribuan izin usaha di sektor beras, minyak goreng, pupuk, serta komoditas lainnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5449909/original/033999200_1766118542-e9dec8ed-959c-482c-bb43-eac72a5bcff3.jpeg)
