FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean ikut merespons polemik hubungan antara Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia merespons isu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut-sebut kewalahan menghadapi permintaan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
Dikatakan Ferdinand, keluhan soal keterbatasan anggaran seharusnya tidak terjadi.
Mengingat seluruh belanja negara telah dibahas dan disahkan bersama DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Lah bukannya memang sudah ada di APBN?” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu, Jumat (19/12/2025).
Ia menegaskan bahwa APBN bukan sekadar rencana, melainkan telah disahkan menjadi undang-undang dan mengikat seluruh kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
“Sudah dikasih sahkan menjadi UU,” tegasnya.
Ferdinand bahkan menyentil langsung peran Menkeu yang menurutnya bertugas memastikan pencairan dan realisasi anggaran berjalan sesuai keputusan politik negara.
Ia menyebut tidak seharusnya ada keluhan ketika kementerian dan lembaga menagih hak anggarannya.
“Tugas Luh tuh bayar-bayar anggaran, jangan ngeluh,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterlambatan atau penahanan anggaran berpotensi berdampak langsung pada rakyat di lapangan, terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keselamatan warga.
“Kalau ngga mau bayar, rakyat yang mati di lapangan,” kuncinya.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Kementerian Keuangan tengah menghadapi tekanan cukup besar dari meningkatnya permintaan belanja kementerian dan lembaga (K/L), terutama menjelang penutupan tahun anggaran.
Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.
“Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.
Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.
“Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.
Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.
Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.
Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).
Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.
“Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.
(Muhsin/fajar)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5449546/original/003874500_1766068931-dinh_bac.jpg)
