Ironi OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, Pencegahan Korupsi Hanya di Atas Kertas?

Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terasa ironis karena Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baru saja masuk zona hijau pencegahan korupsi. Kasus ini menunjukkan, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seolah hanya berjalan di atas kertas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Kamis (18/12/2025). Salah satu yang ditangkap adalah Ade. Setelah itu, ruang kerja Ade di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi disegel.

KPK juga menyegel ruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Iman Nugraha; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro; dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Jumat (19/12/2025), mengaku belum mendapat informasi soal OTT tersebut. Namun, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Asep menyatakan, dirinya terakhir berkomunikasi dengan Ade pada awal pekan ini. Ia pun menyebut tidak ada masalah antara dirinya dan Ade.

Sebelumnya, pada 1 Desember lalu, Pemkab Bekasi di situs resminya merilis berita berjudul "Peringkat 6 Jabar, Kabupaten Bekasi Berhasil Naik ke Zona Hijau MCSP KPK". Isi berita itu tentang capaian membanggakan Kabupaten Bekas dari hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dilakukan KPK.

Instrumen tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Hasil pengukuran itu diharapkan menjadi acuan kepala daerah dalam membangun akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola sistem pemerintahan.

Dalam berita itu disebutkan, per 1 Desember 2025, Kabupaten Bekasi berada pada peringkat ke-6 dari 24 kabupaten/kota di Jabar berdasarkan MCSP yang dilakukan KPK. Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 81 atau masuk zona hijau. Hal ini membanggakan karena kabupaten itu sebelumnya berada pada zona merah.

Seperti dikutip dari situs resmi Pemkab Bekas, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi Nano Setiana menyampaikan, capaian itu merupakan hasil percepatan dan kolaborasi lintas perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi.

Menurut Nano, posisi Kabupaten Bekasi yang sebelumnya berada di zona merah terjadi karena banyaknya dokumen yang belum diunggah ke aplikasi Jaga.id sehingga belum diverifikasi oleh Tim KPK. Perangkat daerah lantas memperbaiki dokumen pembuktian sehingga posisi kabupaten itu bisa naik.

Area yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai Kabupaten Bekasi ialah perencanaan serta pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Kabupaten Bekasi pun berharap capaian ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

“MCSP ini bukan hanya tentang unggah eviden. Ini adalah sistem pencegahan korupsi untuk memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ucap Nano.

Masuknya Kabupaten Bekasi ke zona hijau dalam pencegahan korupsi dan berulangnya kasus korupsi di wilayah itu tentu menjadi ironi. Pembenahan yang dilakukan Pemkab Bekasi pun seolah hanya dilakukan di atas kertas.

Pengamat sosial dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Hamluddin, menyebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebenarnya digadang membawa perubahan karena dia merepresentasikan kelompok anak muda. Apalagi, usia Ade baru 32 tahun.

"Kok bisa begini ya. Perilakunya sama saja (korupsi). Padahal digadang mewarnai, membawa perubahan di Kabupaten Bekasi," ujar Hamluddin.

Hamluddin menyatakan, dirinya bersama pegiat ataupun tokoh masyarakat Bekasi sudah mengingatkan soal zona merah korupsi dalam diskusi media pada November lalu. Salah satu hal yang disorot ialah praktik jual beli jabatan.

Menurut Hamluddin, posisi Kabupaten Bekasi yang sempat berada di dalam zona merah seharusnya menjadi peringatan keras untuk kepala daerah. Apalagi, sang kepala daerah belum setahun menjabat.

Selama ini, juga banyak anggapan bahwa Kabupaten Bekasi dalam mode autopilot karena pemerintahannya dinilai tak optimal dan sangat mengandalkan kawasan industri untuk roda perekonomian dan pembangunan.

"Mungkin setelah masuk zona hijau muncul rasa aman. Justru itu berbahaya karena zona merah berarti sudah ada dugaan perilaku, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)," ucap Hamluddin.

Kok bisa begini ya. Perilakunya sama saja (korupsi). Padahal digadang mewarnai, membawa perubahan di Kabupaten Bekasi

Penangkapan Ade mengulang jejak Bupati Bekasi periode 2012-2018, Neneng Hasanah Yasin, yang tersandung korupsi tahun 2018. Neneng menjadi tersangka suap proses perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Waktu itu, selain Neneng, ada sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi yang menjadi tersangka, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Hamluddin pun menilai ada kesamaan dalam peristiwa korupsi yang melibatkan Neneng dan Ade. Dalam kasus Ade, Hamluddin mengaku mendengar kabar bahwa ayah Ade, HM Kunang, juga terjaring OTT KPK. Kunang

Kunang yang merupakan Kepala Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut punya andil besar dalam kemenangan anaknya di Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024. Saat itu, pasangan Ade-Asep meraih 666.494 suara atau 45,68 persen. Mereka unggul dari pasangan Dani Ramdan-Romli HM dan pasangan BN Holik-Faizal Hafan Farid.

"Ini sama persis dengan Neneng. Ada andil orangtua (ayah) atau keluarga sebagai support system sekaligus terlibat dalam jeratan korupsi," ujar Hamluddin.

Ayah Neneng, M Yasin, merupakan tokoh masyarakat Bekasi. Menurut Hamluddin, Yasin punya pengaruh besar sehingga bisa mengantarkan Neneng sebagai bupati sekaligus perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Bekasi.

Pengaruh Yasin itu juga dibahas dalam tulisan Siti Khodijah berjudul ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Bekasi” yang dimuat di Jurnal Indonesia Sosial Sains Volume 2 Nomor 4 April 2021.

Tulisan hasil penelitian itu menyebut, keberhasilan Neneng menjadi bupati sangat erat kaitannya dengan figur Yasin. Menurut tulisan tersebut, hampir seluruh warga Kabupaten Bekasi tahu sosok Yasin yang merupakan pemilik berhektar-hektar sawah di Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang.

Yasin juga merupakan pemenang tender program beras miskin (raskin) di Bekasi. Dia juga disebut mempunyai tambak udang dan ikan lele, mengelola usaha persewaan truk, serta memiliki pondok pesantren gratis untuk anak yatim piatu. Hal inilah yang membuatnya kian dikenal masyarakat.

"Perilaku orang di Kabupaten Bekasi tak bisa digeneralisir sebenarnya. Tapi sudah dua kali terjadi (korupsi). Ini jadi representasi kalau ada dinasti yang dibangun oleh keluarga dan terjadi praktik merugikan," tutur Hamluddin.

Hamluddin menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan Ade menjadi pil pahit bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin.

"Korupsi bisa saja dilakukan oleh bupati dan tidak berdiri sendiri. Mungkin ada keterlibatan orang dekat. Awalnya mungkin tak ada niat, tapi dapat tuntutan orang dekat. Berbahaya, sudah dua kali, hati-hati pilih pemimpin," kata Hamluddin.