FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma menguliti kinerja Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Ia bahkan menyebut aparat kepolisian telah melakukan blunder serius yang berujung pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Polda blunder!,” ujar Tifa di X @DokterTifa (19/12/2025).
Tifa, yang tergabung dalam kelompok Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan dirinya sendiri (RRT), secara tegas menyatakan bahwa dokumen ijazah yang ditunjukkan penyidik berbeda dengan yang pernah ditampilkan sebelumnya.
“Kami, RRT berani pastikan, bahwa Ijazah yang ditampilkan Bareskrim dengan yang ditampilkan pada Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya100 persen berbeda!,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia mengingatkan Kepolisian RI agar berhati-hati dalam menangani perkara yang dinilainya sarat kriminalisasi.
“Karena itu saya ingatkan kepada Kepolisian RI agar berhati-hati dengan kasus Kriminalisasi kepada RRT. Sesuai dengan warning dari Prof Mahfud, bahwa kasus pidana kepada RRT melanggar HAM!,” tukasnya.
Tifa juga menyinggung proses gelar perkara khusus yang berlangsung hingga larut malam.
Baginya, pihak RRT baru diperkenankan melihat ijazah yang dimaksud hanya beberapa menit sebelum kegiatan berakhir.
“RRT diperkenankan melihat Ijazah yang disebut aleh Polda, hanya beberapa menit sebelum Gelar Perkara Khusus, di jam 23.20 hampir tengah malam,” Tifa menuturkan.
“Setelah sejak jam 14.00 kami menunggu sampai gelar perkara khusus berlangsung selama 7 jam hampir tengah malam!,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, permintaan untuk melihat dokumen tersebut sebenarnya telah diajukan sejak awal gelar perkara, namun ditunda hingga seluruh peserta kelelahan.
“Padahal sejak awal, ketika gelar perkara khusus sedang berlangsung beberapa menit, saya, sudah minta agar Ijazah ditunjukkan kepada kami, sebagai bahan diskusi. Namun, permintaan itu ditangguhkan, dan dikabulkan setelah semua kelelahan, di waktu tengah malam!,” jelasnya.
Menurut Tifa, kondisi tersebut justru memperkuat dugaan pelanggaran HAM oleh penyidik.
“Inilah, yang tanpa disadari, Polda Metro Jaya telah melakukan Pelanggaran HAM! Dan inilah yang disoroti oleh Prof Mahfud, MD. Sengaja membuat kami semua kelelahan,” imbuhnya.
Ia bahkan menganggap bahwa strategi tersebut bertujuan memengaruhi kondisi psikologis pihak RRT.
“Sehingga mengalami Disonansi Kognitif, terjadi Compliance dan Confirmatory Bias, karena terjadi Brain Overloaded. Polda Metro Jaya melakukan Ilusi Transparansi, untuk mengecoh kami. Mengecoh seluruh Rakyat Indonesia!,” tegasnya.
Lebih jauh, Tifa menyatakan pihaknya siap membawa kasus ini ke level internasional apabila terbukti terjadi pelanggaran HAM.
“Jika terbukti melanggar HAM maka kami segera lanjutkan ke HAM Internasional,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa buku berjudul JOKOWI’S WHITE PAPER kini telah masuk ke Perpustakaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“FYI, buku kami, JOKOWI’S WHITE PAPER sekarang sudah ada di UN Library, Perpustakaan PBB diserahkan oleh Diaspora Forum Tanah Air (FTA) yang tinggal di New York,” bebernya.
Tifa bilang, dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Hasiholan memiliki kemampuan dalam melakukan analisis. Ia pun menantang publik untuk menunggu kelanjutan kasus ini.
“Yang tidak disadari oleh Polda, kami bertiga, RRT, kami photographic memory, ingatan fotografis. Maka hanya dalam waktu 5 menit kami bisa melihat sesuatu yang sangat penting,” tandasnya.
“Tunggu tanggal mainnya. Akan kami tunjukkan kebenaran. Dengan satu hal, yang tidak pernah disangka-sangka!,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
