Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami sejumlah proyek yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
“Ini masih terus didalami, di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat, 19 Desember 2025.
Diduga Ada Klaster Pemerasan
Selain dugaan suap proyek, KPK juga tengah menyelidiki adanya indikasi tindak pidana pemerasan yang diduga melibatkan oknum jaksa di wilayah setempat.
“Itu juga masih didalami oleh tim, apakah ini merupakan dua klaster tindak pidana korupsi,” kata Budi.
KPK belum menyampaikan secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lanjutan akan diumumkan setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara selesai.
Wabup: Komunikasi Terakhir Rabu
Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan Ade Kuswara Kunang terjadi pada Rabu, 17 Desember 2025. Saat itu, Ade meminta Asep untuk mendisposisikan agenda kedinasan.
“Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau akan ke Bandung,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat.
Asep mengaku belum mengetahui secara detail terkait penangkapan Ade Kuswara Kunang oleh KPK. Informasi yang diterimanya masih terbatas dan belum sepenuhnya jelas.
“Saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena informasinya masih baru dan simpang siur,” katanya.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Meski demikian, Asep memastikan seluruh pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bekasi tetap berjalan normal pasca-OTT KPK yang mengamankan Ade Kuswara Kunang bersama sembilan orang lainnya pada Kamis, 18 Desember 2025.
Sejumlah ruangan di kompleks Pemkab Bekasi masih disegel oleh KPK, termasuk ruang kerja Bupati Bekasi, dan dijaga ketat oleh petugas keamanan.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan bahwa operasional pemerintahan dipastikan tidak terganggu.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Hudaya kepada wartawan.
Editor: Redaksi TVRINews
