Logika Energi Pemerintah Dipertanyakan, Cheroline Makalew Kritik Rencana Sawit di Papua

Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mempertanyakan logika kebijakan energi pemerintah terkait rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak.

Berita dari kanal Kegiatan DPR kategori Berita ini dimuat Parlementaria dengan lokasi peliputan di Jakarta dan ditayangkan pada 19 Desember 2025.

Cheroline menyampaikan tanggapan kritis tersebut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pemerintah mengembangkan sawit di Papua sebagai solusi energi nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Cheroline dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria pada Kamis, 18 Desember 2025.

Ia menilai kebijakan pengembangan sawit di Papua harus dikaji secara mendalam, dilakukan secara transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Papua dan kelestarian lingkungan.

Menurut Cheroline, Papua bukanlah lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi, melainkan ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia.

Cheroline mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri sawit di berbagai daerah di Indonesia telah meninggalkan dampak berupa deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan ekosistem.

Ia menegaskan bahwa apabila pola pengembangan sawit yang sama diterapkan di Papua, maka dampaknya dikhawatirkan akan jauh lebih serius.

Cheroline juga menilai ironis bahwa minyak dan gas bumi yang telah dieksploitasi puluhan tahun belum mampu menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat.

Ia menyoroti kebijakan BBM satu harga yang belum merata serta gas subsidi yang belum dinikmati seluruh masyarakat Papua.

Dalam kondisi tersebut, Cheroline mempertanyakan alasan pemerintah yang justru menawarkan ekspansi sawit sebagai solusi energi.

Cheroline mempertanyakan logika transisi energi pemerintah dan menilai sawit sebagai tanaman monokultur memiliki dampak ekologis yang serius.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berbicara tentang kedaulatan energi dan masa depan, maka fokus seharusnya diarahkan pada pengembangan energi terbarukan yang berkeadilan.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh miskin imajinasi energi dan harus berani mengembangkan energi surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas.

Sebagai wakil rakyat, Cheroline menekankan bahwa setiap kebijakan strategis negara yang menyangkut Papua wajib dikaji secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat.

Ia menuntut adanya jaminan perlindungan ruang hidup dan hak-hak dasar masyarakat Papua agar kebijakan negara tidak melahirkan konflik dan luka sosial baru.

Cheroline mendesak pemerintah membuka ruang dialog publik sebelum mengambil keputusan strategis dengan melibatkan DPR, akademisi, tokoh adat, gereja, dan masyarakat sipil.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait pengembangan sawit di Papua akan berdampak besar dan jangka panjang, tidak hanya bagi Papua tetapi juga bagi Indonesia.