Najib Azca Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut, jajaran pengurus terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tambang apabila dipandang sebagai solusi meredakan polemik internal organisasi.
“Kita terbuka, terutama saya terus terang ya, dari Tanfidziyah dari Gus Yahya Ketua Umum kita terbuka. Kalau itu menjadi solusi, kenapa tidak, kira-kira gitu,” kata Najib di Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta saat dilansir dari Antara, pada Jumat (19/12/2025).
Najib menegaskan bahwa PBNU pada dasarnya tidak pernah meminta konsesi tambang.
Ia menyampaikan, organisasi menerima konsesi tersebut karena diberikan oleh Joko Widodo Presiden ke-7 RI pada akhir masa jabatannya, dengan tujuan dioptimalkan untuk kepentingan umat.
Tapi, ia mengakui muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu polemik internal yang saat ini berkembang.
“NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Jokowi Presiden di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat,” ujarnya.
Najib menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh PBNU.
Menurutnya, pengembalian konsesi tambang menjadi salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan dalam proses tersebut.
“Jadi solusinya lalu apa, nah itu salah satu mungkin sub dari kesepakatan kalau memang dianggap perlu,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa PBNU tidak berada pada posisi menolak opsi itu sejak awal.
“Artinya tidak dari awal menolak itu. Kalau itu bisa menjadi solusi kenapa tidak,” ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah tokoh NU menyampaikan pandangannya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
KH Said Aqil Siroj Mustasyar PBNU mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah karena dinilai menimbulkan mudarat bagi jam’iyah.
Yenny Wahid Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menyerukan agar NU menjauh dari pengelolaan tambang dan menilai isu tersebut telah memicu perpecahan di internal organisasi.
“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan KH Said (K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” kata Yenny saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025) yang lalu.(ant/ris/iss)
