jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut negara tidak boleh absen memberikan pendidikan layak bagi anak-anak di Papua.
Hal demikian dikatakan Mufida sapaan Kurniasih Mufidayati menyikapi kabar 700 ribu anak di Papua tak bersekolah.
BACA JUGA: Ditjen Bina Adwil Pimpin Delegasi RI di Pertemuan ke-39 JBC Indonesia-Papua Nugini
“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa," kata legislator fraksi PKS itu melalui keterangan persnya dikutip Jumat (19/12).
Mufida mengatakan pendidikan bagi anak menjadi penting demi mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di wilayah.
BACA JUGA: Soal 700 Ribu Anak Papua Tak Bersekolah, Legislator: Isu yang Sangat Serius
"Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” ujarnya.
Mufida meminta agar laporan 700 ribu anak Papua tak bersekolah bisa diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan.
BACA JUGA: Soal Pemanfaatan Sawit di Papua, Legislator Singgung Analisa Dampak Lingkungan
“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja," katanya.
Dia mengatakan kesesuaian data membuat negara bisa menyalurkan anggaran secara tepat sasaran agar generasi penerus tetap bersekolah.
"Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” ujarnya.
Sebelumnya, seorang kepala daerah asal Papua mengungkapkan ada 700 ribu anak di Bumi Cenderawasih yang tak bersekolah.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar persoalan tersebut segera ditangani karena pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai.
"Arahan beliau [Prabowo] langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua," ujarnya usai mengikuti pengarahan kepada daerah se-Papua dan KKEP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
