jpnn.com, PANDEGLANG - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyatakan komitmennya memastikan bantuan pendidikan pemerintah tepat sasaran.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan hal tersebut saat menjaring aspirasi masyarakat dalam masa reses di Desa Kuranten, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (19/12).
BACA JUGA: Berkas Perkara Korupsi PIP SMAN 7 Cirebon Dilimpahkan ke Tipikor, IS dkk Segera Diadili
“Saya datang untuk memastikan program pendidikan negara benar-benar sampai ke masyarakat. Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, termasuk PIP (Progrm Indonesia Pintar, red) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah,” kata Bonnie.
Politikus berlatar belakang sejarawan itu menekankan bahwa negara harus hadir membantu keluarga kurang mampu.
BACA JUGA: Respons Bencana Sumatra, DPP GMNI 2025-2028 Usung Paradigma Ekologi Politik Dalam Pembangunan Nasional
“Dengan KIP Kuliah, biaya kuliah ditanggung negara. Anak-anak bisa kuliah dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.
Bonnie menjelaskan, Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada siswa sekolah umum dengan besaran Rp450.000 per tahun untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1,8 juta untuk SMA/SMK. “PIP bukan untuk keperluan lain. Gunakan untuk seragam, sepatu, tas, buku, dan alat tulis agar anak-anak lebih semangat sekolah,” tegasnya.
BACA JUGA: Bahas Bencana di Istana, Prabowo: Waspadai Masyarakat Bermotivasi Politik
Dia menambahkan, penerima PIP dan KIP Kuliah berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan bukan dari kalangan PNS, TNI, atau Polri. Dana disalurkan langsung ke rekening tanpa potongan. “Kalau ada yang meminta potongan, tolak. Itu hak penuh masyarakat,” tegas Founder Historia.id ini.
Menanggapi pertanyaan warga, Bonnie menjelaskan bahwa pendaftaran PIP biasanya di awal tahun ajaran baru. “Saya meminta data siswa disampaikan melalui perangkat desa atau tim saya untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Untuk pertanyaan di luar kewenangannya seperti Bantuan PKH, Bonnie menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota Komisi VIII DPR RI untuk mendorong pemutakhiran data. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Nasaruddin: Jaga Independensi Agama, Jangan Jadi Alat Legitimasi Politik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
