Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Doli Golkar Singgung Evaluasi Pilkada

Jakarta -

Waketum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah belakangan ini. Doli menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah serius.

"Ya menurut saya sih ada yang salah tentang ekosistem pemberantasan korupsi kita gitu ya. Karena gini ya, kita lihat ini kan dalam waktu beberapa bulan udah empat kepala daerah nih yang terkena berturut-turut gitu," kata Doli kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

"Kalau dibilang mereka nggak belajar gitu, kayaknya kan nggak mungkin ya," sambungnya.

Sebab, lanjut Doli, KPK baru saja melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada pekan lalu. Namun kasus OTT justru kembali menjerat kepala daerah, kini Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat.

"Apa mereka nggak mendapatkan informasi bahwa ada Bupati yang terjerat OTT gitu? Terus kemudian mereka mengulangi hal yang sama jadi tidak hati-hati gitu," ujarnya.

"Ini kan sesuatu yang mengherankan kita juga. Apakah mereka senaif itu gitu? Udah tahu sekarang lagi musim kepala daerah di ini, dia melakukan kegiatan yang bisa terjerat OTT gitu," sambung dia.

Doli mengatakan masalah ini tak hanya soal penindakan, tetapi juga terkait upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, pejabat publik masih mudah terjerat praktik korupsi meski sudah diberi edukasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Menurut saya ya memang harus ada evaluasi menyeluruh ini ya. Evaluasi menyeluruh tentang sistem pemilihan ya, pejabat-pejabat publik khususnya kepala daerah," ujarnya.

Wakil Ketua Baleg DPR ini mengatakan evaluasi harus mencakup seluruh ekosistem, seperti biaya politik tinggi dan sistem pilkada. Dia mengatakan terkait evaluasi sistem pilkada dan biaya politik tinggi ini akan dibahas dalam revisi UU Pilkada.

"Kita harus mengevaluasi secara menyeluruh baik sistem politiknya ya, termasuk sistem pemilihan mereka ya kan yang selama ini dianggap terjadi politik biaya yang tinggi sekali. Sehingga mereka 'terpaksa' ya untuk ya katakanlah mengkompensasi atau mengganti me-recover biaya-biaya politik yang selama ini mereka keluarkan," tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK mengatakan OTT itu terkait dugaan suap proyek.

"Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Iya (terkait suap)," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

KPK saat ini masih mendalami ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi lain yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Budi mengatakan total ada tujuh orang dibawa ke gedung KPK dari OTT Bupati Bekasi. Dari tujuh itu, satu orang merupakan bupati dan enam lainnya swasta.

"Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian tujuh di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," tuturnya.

(amw/idn)