jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (19/8) tentang makna penetapan NIP PPPK paruh waktu, bersyukurlah karena ada jalan pintas jadi ASN, hingga jika ada jatah honorer bisa langsung jd PPPK. Simak selengkapnya!
1. Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada ribuan PPPK paruh waktu.
Total ada sebanyak 3.067 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pemkot Mataram yang resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Formasi Khusus Ini Dikebut, Kali Ini 32 Ribu Formasi PPPK, Guru dan Tendik Cuma Sebegini
Penyerahan SK pengangkatan dilakukan langsung Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana secara simbolis kepada perwakilan PPPK paruh waktu dan disaksikan jajaran pejabat setempat di Lapangan Sangkareang di Mataram, Kamis (18/12).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Heboh Kabar SE MenPANRB, Gaji PPPK Paruh Waktu Berbeda-beda, Alasannya?
Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu
2. OTT Lagi, KPK Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT setelah di Banten dan Bekasi. Operasi terbaru berlangsung di Hulu Sungai Utara (HSU).
Dua orang jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU, Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Kejari (Kajari) Albertinus Parlinggoman Napitupulu ditangkap.
"Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel (Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto, red.), dan swasta yang diduga sebagai perantara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca Selengkapnya di Bawah:
OTT Lagi, KPK Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU
3. Yenny Wahid Blak-blakan soal Tambang & NU, Ungkap Pembicaraan dengan Luhut
Putri dari Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengkritik pengelolaan tambang melalui organisasi masyarakat karena hanya menimbulkan mudarat.
Yenny mengungkapkan itu saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).
"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan," kata Yenny di Jombang.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Yenny Wahid Blak-blakan soal Tambang & NU, Ungkap Pembicaraan dengan Luhut
4. Inilah Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Dalam Banget
Sebanyak 3.521 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.
Tahap berikutnya, Pemkab Cirebon akan membuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Inilah Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Dalam Banget
5. Bahri: Bersyukurlah, Pernyataan Kontroversi Kepala BKN Justru Jalan Penyetaraan PPPK & PNS
Sebanyak 3.521 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.
Tahap berikutnya, Pemkab Cirebon akan membuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Bahri: Bersyukurlah, Pernyataan Kontroversi Kepala BKN Justru Jalan Penyetaraan PPPK & PNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer Heboh, 21 Ribuan PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik, Bertentangan dengan Putusan MK?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
