Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Menteri Pertanian peringatkan spekulan agar tidak mempermainkan harga di tengah stok nasional yang melimpah.
Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Langkah ini diambil guna meredam potensi lonjakan harga yang kerap dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar serta praktik spekulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto: Mentan RI)Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang sengaja menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam pernyataan Dilaman Resmi Mentan RI Sabtu 20 Desember 2025, Amran memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu keseimbangan pasar demi keuntungan pribadi.
“Yang menaikkan harga, saya pastikan saya ‘vertigokan’. Percaya sama saya,” tegas Amran, merujuk pada komitmennya untuk menindak tegas para spekulan pangan.
Keseimbangan Antara Petani dan Konsumen
Upaya pengendalian harga ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Menurut Amran, fluktuasi harga pangan sering kali menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis antara menjaga kepentingan produsen dan konsumen.
Ia mengakui bahwa tekanan dalam menjaga stabilitas pangan sangat tinggi, terutama pada periode hari besar nasional. Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap instrumen HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah kunci untuk menciptakan keadilan di seluruh rantai pasok.
“Harga naik dimarahi konsumen, harga turun dimarahi petani, harga sedang-sedang saja asosiasi (pengusaha) marah. Ini yang bikin stres,” ungkapnya menceritakan tantangan yang dihadapi otoritas pangan.
Stok Nasional Melampaui Rekor
Meskipun ada tekanan musiman, pemerintah memastikan bahwa ketersediaan pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat aman. Berdasarkan data kementerian, stok beras nasional mencatatkan angka sekitar 3,7 juta ton dan diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 7 juta ton pada April 2026 mendatang.
Amran menyebutkan bahwa ketersediaan komoditas utama seperti beras dan minyak goreng melimpah. Oleh karena itu, jika terjadi kenaikan harga yang signifikan di lapangan, hal tersebut mengindikasikan adanya anomali dalam tata niaga, bukan karena kelangkaan barang.
“Produksi ada, stok ada. Beras kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Jadi kalau harga masih naik, berarti ada yang tidak beres di tata niaga,” jelasnya.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Sebagai bentuk transparansi dan penegakan hukum, pemerintah melaporkan telah menetapkan 75 tersangka dalam berbagai kasus kecurangan distribusi pangan. Selain itu, ribuan izin usaha di sektor komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan pupuk telah dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya negara untuk hadir melindungi rakyat dari praktik penipuan dan penimbunan. Pemerintah pun mengimbau seluruh distributor dan pelaku usaha untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku guna memastikan perayaan akhir tahun berjalan kondusif tanpa beban ekonomi tambahan bagi masyarakat.
Editor: Redaktur TVRINews
