Azzam Mujahid Kuliti Pernyataan Seskab Teddy: Jangan Gaslighting Relawan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq, menguliti pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Seperti diketahui, Teddy menegaskan bahwa penanganan bencana telah dilakukan dalam skala nasional meski tanpa penetapan status bencana nasional.

Ia menyebut lebih dari 50 ribu personel telah dimobilisasi, disertai dukungan anggaran hingga Rp60 triliun dari APBN.

Menanggapi hal tersebut, Azzam menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025.

“Saya menghargai upaya pemerintah yang telah dilakukan sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, termasuk pengiriman alat berat, kapal, dan pesawat untuk pemulihan,” ujar Azzam di X @AzzamIzzulHaq (20/12/2025).

Meski demikian, Azzam mengaku perlu menyampaikan sejumlah masukan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian terhadap korban dan upaya pemulihan di lapangan.

“Namun, sebagai warga yang peduli, izinkan saya memberikan masukkan konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat terdampak,” lanjutnya.

Kata Azzam, usulan penetapan status bencana nasional seharusnya tidak dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan atau kritik destruktif terhadap pemerintah.

“Pertama, usulan penetapan status bencana nasional jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau kritik destruktif terhadap pemerintah,” ucapnya.

Ia menekankan, masukan tersebut justru lahir dari suara langsung warga, korban, serta relawan yang menyaksikan kondisi lapangan secara nyata.

“Sebaliknya, ini adalah masukkan langsung dari warga, korban, serta para relawan di lapangan yg melihat dampaknya secara nyata,” Azzam menuturkan.

Lebih jauh, ia menyebut penetapan status bencana nasional dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta membuka peluang bantuan internasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Status tersebut bisa mempermudah koordinasi lintas sektor dan akses bantuan internasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanpa mengurangi apresiasi atas langkah-langkah yg sudah diambil,” jelasnya.

Masukan kedua yang disampaikan Azzam berkaitan dengan transparansi dan komunikasi publik.

Ia mendorong pemerintah menggelar konferensi pers harian langsung dari pusat komando penanggulangan bencana.

“Kedua, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, saya sarankan pemerintah mengadakan konferensi pers harian langsung dari Pusat Komando Penanggulangan Bencana (di mana?),” imbuhnya.

Dalam konferensi tersebut, Azzam berharap pemerintah dapat menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka, termasuk wilayah yang telah tertangani dan daerah yang masih membutuhkan prioritas.

“Dalam konferensi tersebut, sampaikan update secara terbuka tentang apa yang telah dilakukan pemerintah, daerah mana yg sudah ditangani (seperti pembukaan akses darat ke Aceh Tamiang),” katanya.

“Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.

Selain itu, ia mengusulkan penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat terdampak.

“Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yang mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia.

Menurut Azzam, hotline tersebut dapat menjadi jalur langsung bagi warga untuk melaporkan kebutuhan mendesak atau kekurangan logistik.

“Sehingga mereka bisa melaporkan kekurangan logistik atau kebutuhan mendesak langsung ke petugas, seperti yang disarankan Seskab sendiri untuk disampaikan ke TNI, Polri, atau BNPB,” jelasnya.

Tidak lupa, Azzam menyinggung soal narasi relawan yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan informasi resmi pemerintah.

Ia menegaskan hal tersebut seharusnya disikapi dengan perbaikan komunikasi, bukan saling menyalahkan.

“Terakhir, jika narasi relawan lebih viral di media sosial dibandingkan upaya pemerintah, solusinya bukan dengan gaslighting atau menyalahkan pihak yang sudah membantu dengan ikhlas sambil membandingkan dengan kinerja pemerintah, melainkan perbaiki tata laksana komunikasi dan publikasi,” tegasnya.

Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Seskab bahwa bantuan harus dilakukan secara tulus tanpa menggiring opini negatif.

“Seperti yg disampaikan Seskab, bantuan harus tulus tanpa menggiring opini negatif. Saya setuju,” katanya.

Namun demikian, Azzam mempertanyakan respons pemerintah yang menurutnya justru memicu persepsi negatif di ruang publik.

“Tapi, coba perhatikan beragam pernyataan dari pemerintah sendiri. Bukankah yg membuka penggiringan opini negatif ini adalah justru respon dari pemerintah sendiri?,” timpalnya.

Tambahnya, tidak perlu membeberkan satu per satu pernyataan yang dinilainya keliru dan justru merugikan citra pemerintah.

“Rasanya tidak perlu saya cantumkan satu per satu pernyataan blunder yang justru ‘bunuh diri’ menggiring opini negatif masyarakat terhadap diri pemerintah sendiri,” ucap Azzam.

Sebagai solusi, Azzam mendorong kolaborasi antara pemerintah dan relawan, khususnya dalam menyebarkan informasi positif melalui kanal resmi.

“Pemerintah bisa berkolaborasi dengan relawan untuk amplifikasi informasi positif, misalnya melalui akun resmi agar masyarakat melihat sinergi yg nyata,” tandasnya.

“Mari kita fokus pada korban dan pemulihan jangka panjang,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)