SERANG, KOMPAS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan segera membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir di Sumatera Utara. Kerja sama lintas sektor bakal ditempuh guna mengerjakan hunian tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Maruarar melaporkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) tersebut ke Presiden Prabowo Subianto pada acara peresmian akad massal 50.030 rumah subsidi, di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Turut hadir dalam acara itu sejumlah pejabat negara, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta sejumlah kepala daerah.
“Mulai besok (Minggu, 21/12/2025), Pak (Presiden), kami langsung membangun hunian tetap untuk saudara-saudara kita yang berduka,” kata Maruarar dalam sambutannya pada acara tersebut.
Pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan hidup warga secara menyeluruh.
Menurut rencana, Maruarar bersama timnya akan mendatangi tiga lokasi, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga, di Sumatera Utara. Ketiga wilayah itu terdampak bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan cukup masif.
Untuk mengerjakan huntap, Maruarar akan menjalin kerja sama dengan instansi-instansi lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetapi, ia belum membeberkan detail rencana pengerjaan, termasuk target rampungnya pembangunan itu.
“Izin, besok pagi kami akan ke sana (Sumatera Utara) dengan jajaran kami. Karena, saya tahu Bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cintai ini,” kata Maruarar.
Dalam kesempatan itu, Presiden turut membahas soal penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menilai, pemerintah telah menghadapi tantangan itu dengan baik. Segenap elemen terentang dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, sampai sukarelawan telah bekerja sama demi membantu rakyat yang sedang kesusahan.
Tak hanya itu, Presiden menceritakan soal pekerja lapangan yang menjalankan tugas sangat keras dan penuh risiko. Salah satu ceritanya mengenai pembangunan jembatan yang lazimnya berlangsung satu bulan, tetapi karena kedaruratan bisa rampung dikerjakan tujuh hari saja. Perihal pengantaran logistik ke lokasi terpencil tak kalah rumitnya.
”Itu (bantuan) kita antar pakai helikopter ke desa-desa terpencil. Penerbang helikopter itu mempertaruhkan nyawa juga. Daerah situ bukan daerah gampang. Kabutnya cepat turun. Kita bersyukur bencana itu kita atasi,” kata Presiden.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan tengah fokus mengumpulkan data dan administrasi sebagai dasar percepatan pembangunan huntap. Seluruh timnya sedang intensif menjalani proses verifikasi dan validasi data agar nantinya pembangunan itu tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat segera direalisasikan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Selain itu, lanjut Muhari, jajarannya juga meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara), persiapan lokasi huntap, serta rumah contoh yang dibangun di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kualitas rumah itu dijadikan standar pembangunan hunian yang aman, layak, dan tahan dari risiko bencana. Sosialiasi juga telah dilakukan kepada masyarakat terkait hal tersebut.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahap pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana,” kata Muhari, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/12/2025).
Sejauh ini, sebut Muhari, pemerintah juga telah memetakan kebutuhan rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 5.974 unit. Sebagai tindak lanjut, pihaknya merencanakan pembangunan huntara sebanyak 2.524 unit. Segenap tim kini sedang mengidentifikasi lahan calon lokasi pembangunan hunian itu di beberapa titik seperti Tapanuli Tengah dan Langkat.
Ihwal huntap, lanjut Muhari, pihaknya tidak akan sekadar mendorong percepatan pembangunan. Ia ingin memastikan jika pembangunan menggunakan pendekatan holistik. Tidak semata-mata menekankan aspek keamanan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan pemulihan sosial ekonomi dari masyarakat terdampak.
“Pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan hidup warga secara menyeluruh,” jelas Muhari.
Selain itu, papar Muhari, penanganan darurat banjir dan tanah longsor juga terus berlangsung secara intensif di Sumatera Utara. Langkah itu merupakan bagian dari respons komprehensif atas suatu bencana. Hingga Jumat kemarin, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 369 jiwa.
“Fokus utama saat ini adalah percepatan operasi SAR (search and rescue) di empat sektor krusial guna mencari 71 orang yang masih dilaporkan hilang,” jelas Muhari.
Upaya pencarian, ujar Muhari, diimbangi pemulihan infrastruktur dari 12 kabupaten dan kota yang terdampak di Sumut. Kerusakan infrastruktur yang menyebar pada 362 titik itu telah teridentifikasi dan sedang ditangani secara bertahap. Tetapi, pihaknya mengakui jika ada sejumlah koridor utama yang masih memerlukan penanganan intensif seperti jalur Tarutung-Sibolga dan Sibolga-Batangtoru.
Seiring pemulihan infrastruktur, percepatan distribusi bantuan logistik juga ditempuh. Jumlah yang tersalurkan mencapai 9,79 ton bantuan sampai Jumat kemarin. Bantuan-bantuan itu terentang dari kebutuhan pangan, sanitasi, hingga alat evakuasi. Seluruh rumah sakit dan puskesmas pada provinsi itu juga mulai beroperasi penuh demi mendukung layanan kesehatan dari masyarakat terdampak.
“BNPB menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun hunian dan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan harapan baru agar masyarakat terdampak dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik,” kata Muhari





