Isu lingkungan dinilai semakin bergeser dari sekadar agenda konservasi menjadi persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan di Asia Tenggara memerlukan dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni kerja sama regional di tingkat ASEAN serta ketegasan penegakan hukum di level nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (IKA FISH), Rasminto, dalam webinar bertajuk Solidaritas Warga ASEAN dalam Menjaga Lingkungan yang digelar pada Sabtu (20/12). Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi Universiti Kebangsaan Malaysia Junaidi Abu Bakar serta Duta Mangrove Indonesia Zakklyah Amirah Zulika.
Rasminto menilai Asia Tenggara memiliki posisi geopolitik yang strategis, baik sebagai jalur perdagangan maupun energi. Namun, kawasan ini juga dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan dampak krisis iklim. Dalam kondisi tersebut, krisis lingkungan tidak lagi cukup dipahami sebagai peristiwa alam semata, melainkan ancaman nontradisional yang berpotensi melemahkan tatanan kawasan jika tidak dikelola melalui kerja sama yang solid.
Ia menekankan pentingnya pendekatan human security atau keamanan manusia yang menempatkan keselamatan warga sebagai pusat kebijakan. Menurutnya, bencana alam berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan ketahanan sosial-ekonomi, sehingga respons kebijakan harus terintegrasi dan tidak terfragmentasi.
Dalam konteks ASEAN, Rasminto menyoroti prinsip One ASEAN, One Response serta gagasan resiliensi, di mana ketangguhan kawasan dibangun melalui kemampuan beradaptasi dan bekerja sama. Ia juga menilai isu lingkungan memiliki dimensi politik dan moral. Melalui kerangka political ecology, krisis lingkungan kerap berkaitan dengan kebijakan, relasi kuasa, kepentingan bisnis, serta isu keadilan.
“Kerusakan lingkungan lintas batas menuntut tanggung jawab kolektif, etika bersama antarnegara, dan solidaritas lingkungan sebagai fondasi stabilitas jangka panjang ASEAN,” ujarnya.
Rasminto turut menyinggung relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai modal etik dalam tata kelola lingkungan. Ia mengaitkan sila kemanusiaan dengan pendekatan keamanan manusia dan hak asasi manusia, persatuan sebagai dasar koeksistensi dalam keberagaman, serta keadilan sosial sebagai arah keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Menurutnya, solidaritas kawasan tidak lahir dari retorika, melainkan dibangun melalui pengalaman dan identitas kolektif. ASEAN, kata dia, terbentuk dari kesamaan sejarah, nilai gotong royong, budaya saling menghormati, serta solidaritas dalam menghadapi bencana.
Di sisi lain, Rasminto menegaskan bahwa kolaborasi kawasan perlu diperkuat oleh ketegasan kebijakan nasional. Ia mencontohkan penegakan hukum lingkungan di era Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan penguatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Hingga 8 Desember 2025, penertiban dilaporkan telah mencakup sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Skala tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada narasi, tetapi telah menyentuh langkah operasional yang berdampak langsung di lapangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penertiban berskala besar kerap diikuti risiko resistensi, termasuk melalui penyebaran misinformasi dan disinformasi di ruang publik. Menurutnya, terdapat potensi keterlibatan aktor rente sumber daya alam serta pihak-pihak yang berperan sebagai penguat isu melalui strategi viralitas, serangan personal, hingga eksploitasi isu emosional untuk membentuk opini yang menyudutkan pemerintah.
Karena itu, Rasminto menekankan pentingnya penguatan literasi publik serta disiplin komunikasi kebijakan berbasis data. Ia berharap komunikasi publik yang konstruktif dapat menjaga fokus pada substansi kebijakan sekaligus menenangkan situasi di tengah keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di Sumatra. (E-3)
