Indonesia–PBB Susun Program Kerja 2026, Fokus pada Ketahanan Bencana

Jakarta: Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar Indonesia–UN Consultative Forum (IUNCF) dengan para kepala dan wakil badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. Pertemuan ini membahas rencana program kerja Indonesia–PBB tahun 2026, dengan fokus penguatan kerja sama penanggulangan dan pemulihan bencana alam.

Forum tersebut dikoordinasikan oleh UN Resident Coordinator (UNRC) dan dihadiri perwakilan sejumlah badan PBB, antara lain United Nations Development Programme, United Nations Children’s Fund, International Labour Organization, International Organization for Migration, serta UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan apresiasi atas kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan PBB yang selama ini diselaraskan dengan prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan dalam penanganan, pemulihan, dan pembangunan kembali pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wamenlu menyambut baik rencana kerja PBB Indonesia tahun 2026 yang telah disusun bersama pemerintah. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dan optimalisasi program-program PBB yang sudah berjalan maupun yang direncanakan agar secara konsisten memasukkan elemen Disaster Risk Reduction (DRR) serta dukungan pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa pemerintah terus mempersiapkan langkah penanggulangan bencana dengan fokus pada ketahanan dan pemulihan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Build Back Better dalam penanganan banjir di wilayah terdampak.

Pada kesempatan yang sama, para pimpinan badan PBB di Indonesia menyampaikan bahwa PBB memiliki program kerja yang tersebar di 189 distrik di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 200 staf yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Khusus di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, PBB telah hadir di 29 distrik dengan lebih dari 40 staf, baik sebelum maupun setelah bencana, untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional bersama pemerintah daerah.

PBB menyatakan kesiapan mendukung upaya pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut melalui 14 program PBB yang berfokus pada community resilience. Selain itu, PBB juga membuka ruang dialog lanjutan guna perluasan dan penyesuaian program kerja pada 2026.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menjajaki sejumlah inisiatif kerja sama pada 2026, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response oleh Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Platform tersebut akan mengintegrasikan berbagai program PBB untuk memperkuat sistem penanganan bencana nasional.

Selain itu, akan dijajaki pula pengembangan konsep climate risk insurance guna memperkuat ketahanan bencana jangka panjang. Sebagai tindak lanjut, Indonesia–UN Consultative Forum akan tetap menjadi wadah utama koordinasi kerja sama Indonesia–PBB pada 2026.

Baca juga:  PBB Berduka atas Bencana Alam di Indonesia dan Sejumlah Negara Asia Tenggara