Kemendagri Dorong Perencanaan Kota Jangka Panjang Dukung Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

BACA JUGA: Keluarkan SE, Kemendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan Penerbitan PBG Untuk MBG

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.

“Kemampuan untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan, baik mengenai aturannya, peraturan daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Minggu (21/12).

BACA JUGA: Kemendagri Mengumumkan 43 Daerah Terinovatif Penerima Penghargaan IGA 2025

Tomsi berpesan para kepala daerah perlu mulai memikirkan pembangunan daerah secara jangka panjang.

Fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata, terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat.

BACA JUGA: Jalankan Arahan Mendagri Tito, Apkasi Bergerak Cepat Bantu Daerah Bencana di Sumatra

Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan.

Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan dimatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan.

Di sisi lain, dia juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang kerap luput dari perhatian kepala daerah.

Akibatnya, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena tersebut.

Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan, seperti munculnya permukiman kumuh dan tidak layak huni hingga meningkatnya angka kriminalitas.

Karena itu, dia mengimbau Pemda untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana.

“Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota,” sambung Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan dalam mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju.

Salah satunya melalui peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan.

Selain itu, peluang lainnya adalah mendorong tata kelola hunian yang layak melalui Program Tiga Juta Rumah.

"Program tersebut perlu ditangkap dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat," ujar Tomsi.

Hal serupa juga berlaku bagi program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik (oleh Pemda),” tandasnya. (mrk/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana