FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meniadakan pesta kembang api pada malam pergantian tahun menuai beragam respons.
Salah satunya datang dari pegiat media sosial, Eko Widodo, yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk empati terhadap warga Sumatera yang tengah dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Eko menegaskan, kebijakan Pramono sebagai keputusan yang patut diapresiasi, meski secara moral sejatinya merupakan hal yang sederhana.
“Pramono tiadakan pesta kembang api di malam tahun baru untuk berempati kepada korban bencana di Sumatera,” kata Eko di X @ekowboy2 (21/12/2025).
Namun, ia menuturkan bahwa keputusan tersebut tampak istimewa di tengah kondisi pejabat publik yang dinilainya tengah mengalami krisis empati.
“Ini sebenarnya standar moral yang biasa aja tapi keliatan wah karena pejabat kita sekarang dilanda krisis empati!,” tandasnya.
Kata Eko, empati seharusnya menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan publik, terlebih saat sebagian masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana alam.
Ia bilang, langkah Pramono menunjukkan sensitivitas sosial yang jarang terlihat dalam praktik pemerintahan saat ini.
Sebelumnya, Pramono Anung memastikan pergantian malam Tahun Baru 2026 di Jakarta akan diisi dengan kegiatan doa bersama sebagai bentuk empati terhadap warga Pulau Sumatra yang terdampak bencana alam.
Pramono menyampaikan, kegiatan doa bersama tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan malam tahun baru.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jakarta memutuskan tidak menggelar pesta kembang api pada perayaan pergantian tahun kali ini.
“Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata Pramono dikutip Minggu (21/12/2025).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai wujud keprihatinan dan solidaritas kepada masyarakat Sumatra yang tengah berduka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Oleh karena itu, perayaan Tahun Baru di Jakarta tidak akan dilakukan secara meriah maupun mewah.
“Jadi saya sudah memikirkan, yang paling utama adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya enggak mau,” tegas Pramono.
Meski demikian, hingga kini Pramono belum mengungkapkan lokasi pasti pelaksanaan doa bersama tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta masih melakukan pengkajian dan persiapan teknis terkait pelaksanaannya.
Kendati perayaan Tahun Baru dilakukan secara sederhana, Pramono memastikan Pemprov Jakarta tetap melakukan berbagai langkah antisipasi dan persiapan pengamanan.
Menurutnya, perayaan Tahun Baru tetap perlu dilaksanakan di Jakarta, meski dengan konsep yang lebih reflektif dan tidak euforia berlebihan.
Pramono menilai hal tersebut penting mengingat Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus kota global yang menjadi sorotan publik nasional maupun internasional.
Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menyambut pergantian tahun sebagai bentuk rasa syukur.
Ia menyerahkan sepenuhnya kepada warga untuk merayakan Tahun Baru dengan cara masing-masing, selama tetap menjaga ketertiban dan kepekaan sosial.
(Muhsin/fajar)
